Cegah Penyimpangan, Penjara Akan Dibangun di Pulau Terpencil

Harianjogja.com, JAKARTA- Temuan penyimpangan di penjara Indonesia membuat pemerintah berencana untuk membangun tiga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di pulau terluar atau terpencil di Indonesia.

"Nusakambangan sementara dibangun untuk menambah kapasitas lapas-lapas yang \'over\' kapasitas. Sedang dalam proses pembangunan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto kepada wartawan seusai acara Silaturahim Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), di kantor PPAD, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Namun, lanjut dia, pemerintah sedang memikirkan untuk menambah tiga lapas di pulau-pulau terluar dan terpencil.

"Kami juga memikirkan untuk mencari lagi pulau-pulau terluar, pulau terpencil untuk menjadi bagian dari sistem lapas di Indonesia. Itu akan tetap kami usahakan. Itu memang sudah kami lakukan dengan beberapa survei," ujarnya.

Namun, kata dia, rencana itu tidak bisa dengan mudah direalisasikan karena diperlukan sebuah proses dan perencanaan yang matang. Pemerintah berharap sejumlah kasus maupun insiden di balik jeruji besi, semisal, penyimpangan dengan memberikan fasilitas istimewa kepada narapidana bisa dicegah.

"Nah, untuk itu maka nanti di pulau-pulau terpencil, kan mereka tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas, bisa izin nonton bioskop, nonton tenis, kan enggak mungkin karena harus nyeberang. Saya kira itu bagian dari cara kami untuk bagaimana menertibkan lapas itu. Perlu waktu," tutur Wiranto.

Pada prinsipnya, tambah dia, yang terpenting bukan mengedepankan langkah represif. \'Poin\' penting ialah bagaimana mencegah supaya lapas maupun rumah tahanan tidak terlalu banyak penghuninya.

"Caranya bagaimana? Memang revolusi mental itu harus dijalankan. Sehingga lapas-lapas yang sekarang \'over\' kapasitas, yang kebanyakan dihuni oleh para petindak kriminal yang berhubungan dengan narkoba, ini kita kurangi. Sekarang secara simultan ada upaya BNN untuk bagaimana dengan sungguh-sungguh menangani narkoba di Indonesia, itu akan menyusutkan penggunanya," tuturnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian fasilitas mewah terhadap narapidana korupsi di LP Sukamiskin, yakni Kepala LP Sukamiskin Wahid Husen, staf Wahid bernama Hendy Saputra, napi korupsi Fahmi Darmawansyah, dan napi umum Andri Rahmat selaku tangan kanan Fahmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.