OPINI: Ketika Tindakan Bunuh Diri Terinspirasi Film Drama Korea
Benarkah film dan drama Korea dapat memicu bunuh diri? Simak kajian tentang Werther Effect, Papageno Effect, serta pentingnya literasi media.
Petugas menyegel bangunan di area reklamasi Pulau D./Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA - Pelanggaran aturan ditengarai terjadi di lokasi reklamasi Pulau D Jakarta sehingga mendorong aparat menyegel bangunan ilegal.
Pemprov DKI melakukan penyegelan terhadap bangunan-bangunan yang ada di Pulau D reklamasi. Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Benny Agus Chandra mengatakan, ada 900 bangunan di pulau tersebut.
“Sekitar ada 900 bangunan yang berdasarkan hasil kajian kami,” ucap Benny di Pulau D, Kamis (7/6/2018).
Benny melanjutkan, tindakan penyegelan terhadap bangunan yang ada di Pulau D reklamasi ini lantaran tidak memiliki izin. “Karena semua bangunan ini tidak memiliki izin. Tetapi sudah melakukan pembangunan,” terang Benny.
Pantauan Okezone di lokasi, penyegelan itu dilakukan dengan menempelkan spanduk bertuliskan ‘Bangunan Ini Disegel".
Di dalamnya ditulis aturan yang dilanggar yakni, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Gubernur Nomor: 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelanggaran Bangunan Gedung.
Penyegelan ini pun turut dipantau langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku baru pertama kali melihat isi dari Pulau D reklamasi tersebut.
“Saya baru pertama kali nih. Kalian juga kan?,” kata Anies di Pulau D.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Benarkah film dan drama Korea dapat memicu bunuh diri? Simak kajian tentang Werther Effect, Papageno Effect, serta pentingnya literasi media.
DPR mengingatkan tenaga kesehatan menjaga etika bermedia sosial setelah komentar terhadap pasien BPJS viral. Pelanggaran diminta ditindak sesuai atur
Pemkot Jogja menyiapkan program MALIKA setelah 31 dispensasi nikah diajukan pada 2024 untuk mendampingi keluarga muda dan menekan berbagai risiko.
Bank Jateng tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai Bank Pembangunan Daerah
PAN menilai usulan Pilkada tanpa wakil kepala daerah layak dikaji. Evaluasi sistem dinilai penting untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan daerah.
Investasi enam perusahaan tekstil hingga Agustus 2026 diproyeksikan membuka 9.000–9.800 lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri nasional.