Disebut Media Rusia Politikus Berwawasan Dangkal, Begini Tanggapan Tsamara Amany

Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas dikritik media Rusia, Russia Beyond The Headline (RBTH)sebagai politikus berwawasan dangkal, lantaran pernyataannya yang menyinggung Presiden Rusia Vladimir Putin.

Tsamara kemudian mengklarifikasi pernyataannya soal tidak perlunya Indonesia memiliki pemimpin seperti Presiden Rusia Vladimir Putin.

Tsamara membaca kritikan RBTH yang menganggap pernyataannya mendiskreditkan Putin melalui postingan di media sosial Facebook (FB), yakni https://www.facebook.com/RBTHIndonesia/posts/2182082331801992.

"Saya sangat memahami keberatan RBTH. Sebagaimana tercantum dalam laman FB-nya, RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," ujar Tsamara, Jumat (6/4/2018).

Ia merasa perlu menjelaskan komentarnya tentang Putin karena menurut dia, pernyataan itu dia lontarkan semata ditujukan pada publik Indonesia. Hal ini, lanjut dia, merujuk pada pernyataan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin seperti Putin.

Seperti dikatakan dalam status RBTH, ia menilai tentu saja Fadli berhak untuk mengagumi Putin.

"Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pemimpin seperti Putin, bukanlah pemimpin layak bagi Indonesia yang saat ini berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi," tutur Tsamara.

Ketika mengkritik Putin, ia menegaskan bukan berarti dirinya kemudian anti terhadap rakyat Russia yang memiliki peradaban luar biasa.

"Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya memenangkan pemilu dengan menggunakan politik identitas, bukan berarti saya membenci rakyat Amerika Serikat," ucapnya.

Ia menambahkan, penilaian tentang kualitas Putin yang diktator, otoriter dan membiarkan korupsi terorganisir, sudah banyak dikemukakan media dan lembaga-lembaga riset ternama di negara-negara demokratis dunia.

"Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut, misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone