Kemenhut Pastikan Penanganan Kebakaran TNBTS Berjalan Terpadu
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
Harian Jogja/Gigih M. Hanafi Siswa SD Taman siswa Jetis mengamati para abdi dalem saat mengantarkan makanan untuk raja di Kompleks Kraton Yogyakarta, Rabu (5/9). Pelajaran luar ruang yang dipadukan dengan wisata tersebut untuk lebih mendekatkan siswa kepada lingkungan budaya serta belajar mengetahui seluk beluk budaya dengan detail.
Kesitimewaan DIY, peluang Gubernur perempuan tertutup
Harianjogja.com, JOGJA – Peluang perempuan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hampir tertutup. Pasalnya, sebagian besar fraksi di DPRD DIY enggan untuk mengubah pasal persyaratan gubernur dalam Undang-undang Keistimewaan.
Hingga, Senin (23/3/2015) tinggal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum menyatakan sikap resmi dalam Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan (Raperdais) tentang Pengisian Jabatan dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Adapun, enam fraksi sudah bulat mendukung tidak ada perubahan dalam Pasal 3 Huruf M, dalam kata lain bunyi
pasal itu disesuaikan dengan bunyi Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Nomor 13/2012. Bunyi pasal tersebut, Calon Gubernur DIY adalah WNI yang memenuhi syarat, dengan menyerahkan daftar riwayat
hidup, yang meliputi, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, anak dan istri.
PDIP beralasan masih akan mengkaji raperdais tersebut dari sejumlah aspek, baik yuridis konstitusi, aspek sosiologi mau pun aspek filosifi serta pertimbangan politik.
"Kami dalam mensikapi Raperdais ini tidak ingin grusa grusu [tergesa gesa]," kata Ketua Fraksi PDIP Eko Suwanto di DPRD DIY, Senin (23/3).
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DIY ini mengakui telah terjadi perbedaan pendapat dalam pembahasan Raperdais. Ia berharap perbedaan itu tidak boleh mengoyak keutuhan NKRI khususnya masyarakat DIY.
PDIP, kata Eko, menghormati UUK, prinsipnya Perdais harus menjunjung tinggi Kesultanan dan Kadipaten yang secara kelembagaan independen dan otonom dalam melaksanakan paugeran. Perdais harus memberikan kontribusi kepada NKRI sebagaimana Kasultanan dan Kadipaten yang berjuang untuk NKRI serta nilai-nilai maklumat 5 September 1945.
Fraksi PDIP di DPRD DIY hanya memiliki 13 kursi dari total 55 kursi. Jika nantinya PDIP berseberangan pun mereka akan kalah dalam voting untuk menentukan sikap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
Presiden FAM Ab Ghani Hassan menargetkan Malaysia mencapai final FIFA ASEAN Cup 2026. Harimau Malaya membawa 23 pemain, termasuk tiga nama baru.
Kejagung menyita 11 mobil milik PT PSMI terkait dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu di Lampung.
Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta mendorong civitas academica meningkatkan literasi dan kompetensi pemanfaatan kecerdasan artifisial
Disdikpora DIY memanggil Kepala SMAN 1 Sentolo untuk mendalami kasus pelecehan siswa. Satpam yang terlibat telah diganti personel.
Pemkab Gunungkidul melarang pendukung calon lurah menutup jalan selama kampanye Pilur. Sebanyak 630 personel TNI-Polri disiapkan.