Belanja APBN Kuartal IV 2026 Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memperkirakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal IV 2026 mencapai Rp1.300 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, Suahasil menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menjelang akhir tahun tidak berarti menghentikan belanja negara.

"Untuk Q4 ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp1.200 triliun," ujar Suahasil.

Pemerintah tetap menjaga pelaksanaan belanja APBN untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempertahankan kualitas layanan publik, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.

Efisiensi Anggaran Tetap Berjalan

Kementerian Keuangan akan terus menelaah dan melakukan efisiensi anggaran selama sisa tahun 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin menjelang akhir tahun untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik dan efisien.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong penyerapan belanja negara. Besarnya belanja pada kuartal IV diharapkan memberikan dorongan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Belanja pemerintah akan menopang konsumsi, mendukung aktivitas pemerintahan, serta membantu penyediaan layanan publik. Dengan demikian, efisiensi anggaran tetap dilakukan tanpa menghilangkan peran belanja negara dalam menopang perekonomian.

"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial," jelasnya.

Bantuan Pangan Jadi Salah Satu Belanja Kuartal IV

Salah satu bentuk belanja pemerintah yang mulai bergulir pada kuartal IV adalah bantuan pangan. Program tersebut diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga pada akhir tahun.

Selain melalui bantuan pangan, belanja pemerintah diharapkan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui komponen konsumsi pemerintah atau government expenditure.

Pemerintah pun tetap mendorong pelaksanaan belanja negara hingga akhir 2026. Namun, penggunaan anggaran akan tetap dievaluasi agar berjalan efisien dan tepat sasaran.

Pemerintah Koordinasi dengan BI dan OJK

Selain menjaga belanja negara, Suahasil mengatakan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia.

Kementerian Keuangan juga akan mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan mikroprudensial.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas sektor keuangan, sembari memastikan belanja negara tetap mendukung kegiatan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara