APBN 2027 Disahkan, Benarkah Subsidi BBM dan LPG Dipangkas? Ini Faktanya

Harianjogja.com, JOGJA— Klaim mengenai pemangkasan subsidi energi dalam APBN 2027 yang beredar di media sosial perlu dilihat secara utuh. Pemerintah dan DPR RI memang menyepakati penurunan anggaran subsidi energi sebesar Rp11,44 triliun menjadi Rp261,5 triliun, tetapi klaim bahwa kondisi tersebut otomatis membuat gas LPG 3 kg langka, antrean semakin panjang, dan harga pasti naik belum dapat disebut sebagai fakta.

APBN 2027 sendiri telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (29/9/2026). Dalam postur yang disepakati, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun.

Subsidi Energi APBN 2027 Turun Rp11,44 Triliun

Pemerintah dan DPR RI menyepakati alokasi subsidi energi 2027 sebesar Rp261,5 triliun. Angka tersebut lebih rendah Rp11,44 triliun dibandingkan usulan awal sebesar Rp272,94 triliun.

Penurunan terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Pos tersebut ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun, turun dari alokasi sebelumnya Rp143,84 triliun.

Sementara itu, subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp130,11 triliun. Dengan demikian, total subsidi energi dalam APBN 2027 tetap mencapai Rp261,5 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan penurunan anggaran tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengurangan perhatian kepada masyarakat miskin.

“Perlu kami jelaskan kepada sidang dewan yang terhormat kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg tidak berarti perhatian terhadap rakyat miskin menurun,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa.

Menurut pembahasan pemerintah dan DPR, penyesuaian anggaran tersebut juga disertai pembenahan data penerima subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran lebih efisien.

Kuota LPG dan Solar 2027 Bukan 8,17 Juta Ton dan 18,89 Juta KL

Ada bagian lain dalam klaim yang perlu dikoreksi. Angka kuota LPG 3 kg sebesar 8,17 juta metrik ton dan minyak solar 18,89 juta kiloliter bukan angka yang disepakati untuk APBN 2027.

Dalam kesepakatan APBN 2027, volume LPG tabung 3 kg ditetapkan 8 juta metrik ton, turun dari sebelumnya 8,95 juta metrik ton. Sementara volume BBM bersubsidi ditetapkan 19,56 juta kiloliter, yang terdiri atas minyak tanah 561 ribu kiloliter dan minyak solar 19 juta kiloliter.

Adapun angka 8,17 juta metrik ton LPG dan 18,89 juta kiloliter solar tercatat sebagai kuota dalam APBN 2025. Karena itu, angka tersebut tidak tepat jika digunakan untuk menggambarkan kuota APBN 2027.

Benarkah Anggaran MBG dan Kopdes Naik?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menjadi salah satu program prioritas dalam APBN 2027. Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh alokasi sekitar Rp240,2 triliun, dengan sebagian besar anggaran diarahkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga masuk dalam arah kebijakan anggaran 2027. Dalam rancangan APBN, Dana Desa direncanakan sebesar Rp77 triliun, termasuk Rp51 triliun untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, narasi bahwa seluruh program tersebut sekadar mengalami “kenaikan anggaran” perlu melihat angka pembanding dan pos anggarannya. MBG, misalnya, memiliki perubahan alokasi dibandingkan pagu sebelumnya, sehingga tidak cukup hanya menyebutnya sebagai anggaran yang naik tanpa menjelaskan basis perbandingannya.

Klaim Polri Naik Perlu Dilihat dari Pembandingnya

Klaim mengenai peningkatan anggaran Polri juga perlu diperjelas. Alokasi Polri dalam APBN 2027 yang tersedia sebesar Rp139,19 triliun, sedangkan anggaran Polri pada 2026 tercatat sekitar Rp146,05 triliun. Artinya, jika pembandingnya adalah APBN 2026, alokasi Polri 2027 bukan meningkat, melainkan lebih rendah.

Polri sebelumnya memang mengusulkan tambahan anggaran untuk 2027. Pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah sebelumnya sebesar Rp118 triliun, sedangkan Polri mengusulkan tambahan Rp66,1 triliun karena menilai kebutuhan anggarannya lebih besar.

Karena itu, pernyataan bahwa “anggaran Polri naik” harus disebut bersama konteks pembandingnya. Kenaikan dari pagu indikatif awal berbeda makna dengan kenaikan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Bagaimana dengan Klaim Gas Langka dan Harga Naik?

Pernyataan seperti “antrean di Pertamina makin panjang”, “ibu-ibu pusing gas habis”, atau “harga sudah pasti naik” tidak dapat disimpulkan hanya dari penurunan anggaran subsidi energi.

Penyesuaian APBN 2027 memang diikuti pengurangan volume LPG 3 kg dan BBM bersubsidi. Namun, pemerintah menjelaskan kebijakan tersebut sebagai bagian dari penataan subsidi dan pembenahan data penerima agar subsidi lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, klaim mengenai kelangkaan gas atau kenaikan harga secara pasti merupakan prediksi atau opini, bukan konsekuensi yang sudah terbukti dari angka APBN 2027.

Kesimpulan Cek Fakta

Secara keseluruhan, informasi mengenai pemangkasan subsidi energi APBN 2027 sebesar Rp11,44 triliun adalah fakta. Total subsidi energi ditetapkan Rp261,5 triliun, dengan Rp131,39 triliun untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg serta Rp130,11 triliun untuk subsidi listrik.

Namun, beberapa bagian klaim perlu diluruskan. Kuota LPG 3 kg dan solar yang disepakati untuk 2027 bukan 8,17 juta metrik ton dan 18,89 juta kiloliter, sedangkan pernyataan bahwa Polri mendapat kenaikan anggaran juga tidak tepat jika dibandingkan dengan APBN 2026.

Sementara itu, klaim bahwa pemangkasan subsidi pasti menyebabkan kelangkaan LPG, antrean panjang, atau kenaikan harga belum dapat diperlakukan sebagai fakta karena dampak tersebut tidak otomatis mengikuti keputusan anggaran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.