Revisi UU LLAJ Akan Mengatur Ojol, Pemerintah Targetkan Rampung 2026
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut revisi UU LLAJ akan mengatur transportasi online, termasuk ojol, dengan target rampung pada 2026.
Ilustrasi./freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan 70% lulusan Pelatihan Vokasi Nasional dapat bekerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah mendorong transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar program pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perubahan pengelolaan balai pelatihan diperlukan untuk memperluas peluang lulusan memasuki pasar kerja. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Kemnaker lacak alumni setelah pelatihan
Salah satu langkah yang disiapkan Kemnaker ialah menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah pelatihan berakhir. Mekanisme ini digunakan untuk mengetahui rekam jejak alumni di pasar kerja sekaligus mengevaluasi hasil program pelatihan.
Yassierli mengatakan, BPVP perlu dikembangkan menjadi pusat pelatihan berstandar tinggi yang memiliki budaya belajar kuat dan jaringan alumni terintegrasi. Dengan pengelolaan tersebut, pelatihan vokasi diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.
“Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini,” ujar Yassierli.
Kemnaker juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan, mulai dari industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan industri
Pendekatan Demand Driven menjadi salah satu model yang didorong dalam transformasi pelatihan vokasi. Melalui pendekatan ini, peserta mengikuti pelatihan di balai dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga peluang mereka untuk bekerja setelah pelatihan diharapkan meningkat.
Selain menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, BPVP juga diarahkan untuk memperluas jenis layanan. Pengembangan tersebut mencakup pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat inovasi.
Yassierli menegaskan bahwa fungsi balai pelatihan ke depan tidak hanya terbatas pada pendidikan vokasi. Setiap balai nantinya juga akan dilengkapi pusat inovasi, layanan pengantar kerja bagi penyandang disabilitas, dan klinik produktivitas.
“Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas,” ujar Yassierli.
Melalui transformasi tersebut, Kemnaker menargetkan pelatihan vokasi semakin terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Capaian tingkat kebekerjaan alumni hingga 70% menjadi sasaran yang akan dipantau melalui pelacakan rekam jejak lulusan setelah menyelesaikan pelatihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut revisi UU LLAJ akan mengatur transportasi online, termasuk ojol, dengan target rampung pada 2026.
Bareskrim Polri menggerebek sembilan sarang narkoba di Sumatera Utara, mengamankan 36 orang, serta menyita sabu dan barang bukti lainnya.
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Kemnaker menargetkan 70% lulusan pelatihan vokasi bekerja melalui transformasi BPVP, pelatihan sesuai kebutuhan industri, dan pelacakan alumni.
Kemenhub mengkaji tarif batas bawah angkutan darat, penyeberangan, dan laut untuk menjaga keselamatan serta menekan risiko praktik ODOL.
Kemenperin menargetkan produktivitas pekerja manufaktur mencapai Rp147,7 juta per orang pada 2029 melalui penguatan SDM dan pendidikan vokasi.