KPK Periksa Menteri Nusron Wahid Terkait Kasus Mafia Tanah ATR BPN

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk atau lazim disebut mafia tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Rabu (7/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan meminta keterangan Nusron untuk mendalami perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

"Benar, hari ini, Rabu (7/10), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap NW (Nusron Wahid) selaku Menteri ATR/BPN," kata Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan pemeriksaan tersebut ditujukan untuk mendalami informasi dari Nusron terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Keterangan tersebut diharapkan dapat membantu penyidik membuat terang konstruksi perkara.

"KPK meyakini NW akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Perkara bermula dari OTT KPK

Kasus yang kini didalami KPK tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

OTT mafia tanah tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK menduga Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Nusron.

KPK geledah sejumlah lokasi

Setelah menetapkan para tersangka, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara mafia tanah tersebut.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Dalam kegiatan itu, KPK menegaskan tidak melakukan penggeledahan terhadap ruangan Nusron. Sehari kemudian, 18 September 2026, penggeledahan dilanjutkan ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi. Pada 21 September 2026, penyidik kembali menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September 2026. Pada 24 September 2026, KPK menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.

Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Pemeriksaan terhadap Nusron pada Rabu (7/10/2026) menjadi bagian dari proses penyidikan KPK untuk mendalami informasi terkait perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara