Sejarah Lengkap HUT TNI 5 Oktober dan Perjalanan hingga Usia 81 Tahun

Harianjogja.com, JOGJA—Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) diperingati setiap 5 Oktober. Tanggal tersebut merujuk pada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945 yang menjadi cikal bakal organisasi ketentaraan resmi Indonesia.

Pada 5 Oktober 2026, TNI genap berusia 81 tahun. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang organisasi militer Indonesia dalam mengawal pertahanan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tema HUT TNI ke-81 tahun 2026 adalah "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur". Tema tersebut menekankan bahwa kekuatan TNI tidak hanya berkaitan dengan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), tetapi juga kemanunggalan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan puncak peringatan HUT Ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 akan digelar secara sederhana di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, karena sebagian personel masih bertugas membantu penanganan bencana di sejumlah daerah.

Agus mengatakan personel TNI yang semestinya mengikuti upacara masih dikerahkan di sejumlah wilayah terdampak bencana.

"Jadi memang HUT TNI sekarang dilaksanakan secara sederhana di Mabes TNI karena pasukan yang mengikuti upacaranya ini banyak di daerah bencana," katanya, Minggu (4/10/2026).

Rangkaian Peringatan HUT TNI ke-81

Puncak peringatan HUT ke-81 TNI pada 2026 dipusatkan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Sejumlah kegiatan disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan TNI.

Salah satu rangkaian utamanya berupa parade dan demonstrasi Alutsista. Kegiatan ini menampilkan atraksi udara atau flypass, parade pasukan dari tiga matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta pameran ratusan unit alutsista pertahanan darat, laut, dan udara.

Peringatan juga diisi dengan bakti sosial dan pengabdian masyarakat. Kegiatannya mencakup bakti kesehatan, donor darah, pembagian puluhan ribu paket sembako, serta porsi makanan gratis bagi masyarakat.

Selain itu, dilaksanakan refleksi dan ziarah nasional melalui ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenang jasa Panglima Besar Jenderal Soedirman serta para pahlawan perintis tentara nasional.

Awal Pembentukan TNI dari BKR

Sejarah pembentukan TNI bermula pada masa awal kemerdekaan. Pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

BKR pada saat itu belum dibentuk sebagai tentara nasional resmi. Badan tersebut berfungsi sebagai penolong korban perang dan pemelihara keamanan lokal.

Pembentukan BKR menjadi bagian dari langkah Presiden Soekarno untuk menghindari ketegangan serta provokasi bersenjata dengan pasukan Sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia.

Keanggotaan BKR berasal dari berbagai unsur. Di antaranya pemuda-pemuda mantan prajurit PETA (Pembela Tanah Air), HEIHO, KNIL, serta laskar-laskar pemuda pergerakan.

TKR Dibentuk pada 5 Oktober 1945

Situasi berubah setelah kedatangan kembali pasukan Belanda atau NICA yang membonceng Sekutu. Kondisi tersebut dinilai mengancam kedaulatan negara secara langsung sehingga Indonesia membutuhkan angkatan perang resmi untuk mempertahankan kemerdekaan.

Melalui Maklumat Pemerintah pada 5 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tanggal tersebut kemudian menjadi dasar penetapan Hari Lahir TNI yang diperingati setiap tahun.

Suprijadi, tokoh Pemberontakan PETA di Blitar, ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat sekaligus Pemimpin TKR. Namun, karena Suprijadi tidak pernah muncul, pimpinan sementara dipegang Urip Sumohardjo sebagai Kepala Staf Umum TKR.

Dari TKR Menjadi TRI hingga TNI

Perjalanan organisasi ketentaraan Indonesia berlanjut melalui sejumlah perubahan nama. Pada 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

Tidak lama kemudian, pada 24 Januari 1946, nama tersebut disempurnakan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan ini dilakukan untuk mempertegas kedudukan organisasi tersebut sebagai tentara reguler sebuah negara merdeka.

Pada masa itu, TRI masih berdampingan dengan berbagai laskar perjuangan bersenjata yang dibentuk organisasi politik maupun kemasyarakatan. Kondisi tersebut kemudian mendorong upaya penyatuan kekuatan bersenjata.

Pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno menyatukan TRI dengan laskar-laskar perjuangan rakyat ke dalam satu wadah tunggal bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jenderal Soedirman kemudian dilantik sebagai Panglima Besar TNI pertama.

Perubahan TNI pada Era Orde Baru

Struktur militer Indonesia kembali mengalami perubahan besar pada 1962. Tiga angkatan perang, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, bersama Kepolisian Negara atau Polri digabungkan ke dalam satu wadah komando tunggal bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Penggabungan tersebut bertujuan mengintegrasikan seluruh kekuatan pertahanan dan keamanan negara di bawah satu pimpinan.

Pada era Orde Baru, tepatnya sepanjang periode 1965 hingga 1998, ABRI menerapkan konsep Dwi Fungsi ABRI. Melalui doktrin tersebut, ABRI tidak hanya menjadi kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki peran sosial-politik yang signifikan dalam pemerintahan dan lembaga sipil negara.

TNI dan Polri Dipisahkan pada Era Reformasi

Memasuki era Reformasi, perubahan kembali terjadi. Pada 1 April 1999, TNI dan Polri dipisahkan sebagai bagian dari reorientasi besar terhadap struktur pertahanan dan keamanan Indonesia.

Berdasarkan ketetapan MPR, Polri resmi dipisahkan dari struktur ABRI agar dapat berfokus pada tugas penegakan hukum dan ketertiban sipil.

Sejak periode 1999 hingga sekarang, nama ABRI dikembalikan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fokus utamanya dimurnikan kembali untuk menjaga pertahanan negara dari ancaman luar serta menegakkan kedaulatan wilayah Republik Indonesia.

Landasan Hukum HUT TNI

Penataan dan penetapan sejarah TNI juga memiliki landasan yuridis formal. Salah satunya Keputusan Presiden No. 319 Tahun 1951 yang menguatkan penetapan 5 Oktober sebagai Hari Angkatan Bersenjata atau HUT TNI.

Selain itu, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional.

Karena itu, peringatan HUT TNI setiap 5 Oktober tidak hanya berkaitan dengan parade pasukan maupun pameran alutsista. Momentum tersebut juga menjadi refleksi atas perjalanan sejarah TNI dan kemanunggalannya dengan rakyat dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.