141.440 Ha Sawah Terancam Gagal Panen akibat Kekeringan

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan penanganan darurat untuk menyelamatkan 141.440 hektare lahan sawah yang sempat terancam gagal tanam dan gagal panen akibat kemarau panjang di sejumlah daerah di 2026 ini.

Penanganan kekeringan tersebut dilakukan melalui intervensi teknis di 3.288 lokasi. Area yang ditangani mencakup persawahan, permukiman warga, hingga kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan dampak kekeringan perlu dilakukan secara cepat dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian.

"Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga," ujar Dody dalam keterangan resminya, Sabtu (26/9/2026).

Penanganan Sawah Dilakukan di 358 Lokasi

Dody menjelaskan, penanganan untuk sektor pertanian telah direalisasikan di 358 lokasi. Upaya tersebut meliputi pemompaan air dari sungai, normalisasi saluran irigasi, pembangunan saluran darurat, hingga penerapan teknologi irigasi hemat air.

Dari keseluruhan lokasi persawahan yang mendapatkan penanganan, 272 lokasi telah selesai ditangani. Sementara itu, penanganan di 86 lokasi lainnya masih berlangsung di lapangan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan teknis yang dilakukan Kementerian PU untuk menghadapi dampak kemarau panjang di sejumlah wilayah.

48,9 Juta Liter Air Bersih Disalurkan

Selain menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian, pemerintah juga menangani kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan.

Hingga saat ini, Kementerian PU telah menyalurkan 48,9 juta liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar 1,75 juta jiwa di 2.553 lokasi permukiman yang terdampak kekeringan.

"Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang ada harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun menjaga produktivitas pertanian," tambahnya.

Dalam pelaksanaan penanganan tersebut, pemerintah mengerahkan armada mobil tangki, pengerjaan sumur bor, serta hidran umum.

Upaya itu dilakukan dengan pengawalan Satuan Tugas Antisipasi El Nino yang bertugas memantau cadangan bendungan hingga November 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.