Korban Gempa Flores Mulai Pulang, Ini Skema Bantuan Pemerintah

Harianjogja.com, MAUMERE— Sebanyak 84 kepala keluarga (KK) atau 237 jiwa penyintas gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores mulai meninggalkan pengungsian di GOR Samador, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Senin (24/8/2026).

Berdasarkan data posko hingga pukul 18.30 WITA, para penyintas tersebut dipulangkan ke rumah masing-masing sebagai bagian dari proses pemulihan bertahap setelah gempa.

Suasana GOR Samador pada Senin sore mulai berubah. Warga terlihat mengemasi barang-barang pribadi dan membersihkan area pengungsian sebelum meninggalkan lokasi secara tertib.

Sebelum dipulangkan, para penyintas juga menerima bantuan kebutuhan pokok yang disalurkan berdasarkan hasil verifikasi data kartu keluarga.

Rumah Rusak Ringan Jadi Prioritas Pemulangan

Pemulangan gelombang pertama difokuskan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan berdasarkan pemeriksaan dinilai masih aman untuk ditempati.

Proses tersebut melibatkan gabungan BNPB, Pemkab Sikka, Dinas Sosial, TNI AL, Satpol PP, hingga Basarnas. Tim gabungan menyediakan armada untuk mengangkut logistik sekaligus para penyintas menuju tempat tinggal masing-masing.

Sejak gempa M 7,7 mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026), GOR Samador tercatat menampung 300 KK atau 1.290 jiwa.

Setelah 237 jiwa kembali ke rumah, jumlah warga yang masih bertahan di pengungsian mencapai 216 KK atau 1.053 jiwa.

Bantuan Perbaikan Rumah Disesuaikan Tingkat Kerusakan

Pemerintah bersama BNPB masih mempercepat pendataan dan verifikasi lapangan untuk menentukan klasifikasi kerusakan rumah warga terdampak gempa Flores.

Skema bantuan yang disiapkan pemerintah meliputi:

Rumah rusak ringan mendapatkan bantuan perbaikan sebesar Rp15 juta.

Rumah rusak sedang mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta.

Rumah rusak berat akan mendapatkan fasilitasi pembangunan hunian tetap (huntap).

Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan harus menunggu pembangunan huntap, pemerintah menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan.

Dana tersebut dapat digunakan untuk menyewa tempat tinggal sementara. Selain itu, warga juga dapat menempati hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah.

BNPB Pastikan Bantuan Berdasarkan Verifikasi

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., mengatakan penyaluran bantuan akan mengacu pada hasil pendataan dan verifikasi kondisi rumah di lapangan.

"Seluruh dukungan tersebut akan diberikan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi tingkat kerusakan rumah yang dilakukan bersama pemerintah daerah. Proses ini penting untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana secara tertib dan akuntabel," ujar Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).

Proses verifikasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan bagi masing-masing warga terdampak gempa, termasuk bantuan perbaikan maupun penyediaan hunian bagi penyintas yang belum dapat kembali ke rumah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.