Otorita IKN Percepat Pembangunan Tahap II, Kejar Target 2028

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mempercepat pembangunan fisik tahap II guna memenuhi target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan kementerian, investor, penyedia jasa konstruksi, hingga konsultan agar seluruh proyek berjalan sesuai jadwal.

Monitoring dan evaluasi secara rutin terus dilakukan untuk memastikan pembangunan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun investasi swasta dapat berjalan selaras.

Pembangunan Didukung Tiga Skema Pembiayaan

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan IKN saat ini ditopang tiga sumber pembiayaan utama, yakni APBN yang dilaksanakan kementerian, APBN melalui mekanisme KPBU, serta investasi swasta.

Menurutnya, proyek yang dibiayai APBN tidak hanya menjadi tanggung jawab Otorita IKN, tetapi juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Basuki dikutip dari laman resmi Otorita IKN, Minggu (19/7/2026).

40 Paket Pekerjaan

Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik yang saat ini berada pada berbagai tahapan pelaksanaan.

Sebanyak sembilan paket telah rampung pada 2025, kemudian 15 paket masih dalam tahap konstruksi, sementara 16 paket lainnya memasuki tahap persiapan lelang.

Pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi pembangunan kawasan perkantoran, kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari sistem layanan dasar perkotaan di IKN.

Tangani Proyek Pendukung

Selain Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum juga menangani 90 paket pembangunan fisik.

Dari jumlah tersebut, 78 paket telah selesai, sedangkan 12 paket lainnya masih dalam proses konstruksi.

Sejumlah proyek strategis yang masih berjalan antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah ruas jalan pendukung lainnya.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pekerjaan.

Sebanyak 11 paket telah selesai, sedangkan satu paket masih dibangun berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi sebagai bagian dari penataan kawasan pembangunan IKN.

Dari sisi investasi swasta, hingga kini terdapat 67 pelaku usaha yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sebanyak sembilan proyek telah selesai dibangun, sedangkan enam proyek lainnya sedang memasuki tahap konstruksi.

Beberapa proyek tersebut meliputi Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.

Skema KPBU Siapkan Hunian

Melalui skema KPBU, pemerintah mencatat terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan.

Dalam waktu dekat, pembangunan akan memasuki tahap pelaksanaan untuk 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.

Keselamatan Kerja dan Kualitas

Basuki menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan kerja maupun mutu hasil pembangunan.

Menurutnya, target penyelesaian pada 2028 harus dicapai dengan tetap menjaga standar kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki.

Selain memantau progres pembangunan, forum monitoring dan evaluasi juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai kendala di lapangan serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha agar pelaksanaan pembangunan yang didukung APBN, investasi swasta, maupun KPBU berjalan sesuai target.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara