Obat Generik Murah Ditargetkan 2027, Prabowo Tegaskan Antikorupsi

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah menargetkan penyediaan obat generik murah mulai terealisasi pada 2027. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya tersebut harus dibarengi tata kelola layanan kesehatan yang transparan dan bebas penyelewengan.

“Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat,” kata Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (10/6/2026), sebagaimana dikutip dari siaran Sekretariat Presiden dan Antara.

Program penyediaan obat murah itu berjalan seiring dengan agenda modernisasi layanan kesehatan nasional yang tengah dipercepat pemerintah.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini telah mulai mendistribusikan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di seluruh Indonesia.

“Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten/kota,” ujarnya.

Distribusi alat kesehatan modern tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan medis, mempercepat penanganan pasien, serta memperkuat fasilitas kesehatan di daerah.

Selain pengadaan alat kesehatan, pemerintah juga menargetkan pembangunan dan renovasi 300 hingga 400 rumah sakit umum daerah (RSUD) dalam tiga tahun mendatang.

Prabowo mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura di Papua telah rampung. Sementara itu, pembangunan RSUP Riau kini telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Penguatan infrastruktur kesehatan, distribusi alat kesehatan modern, serta penyediaan obat generik dengan harga terjangkau menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.

Pesan Antikorupsi untuk Pengelola Rumah Sakit

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan tidak boleh ada penyelewengan maupun korupsi dalam sektor kesehatan, khususnya pada pengelolaan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

“Saya juga pesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat,” tegasnya.

Presiden meminta seluruh jajaran manajemen rumah sakit daerah menjalankan tata kelola yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurutnya, fasilitas kesehatan yang dibangun negara harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dengan menjaga kualitas pelayanan dan kebersihan lingkungan rumah sakit.

“Rakyat, masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini,” katanya.

Prabowo berharap RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir dapat berkembang menjadi pusat layanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan sekitarnya.

Ia menilai prinsip transparansi sangat penting agar setiap anggaran kesehatan yang dikucurkan pemerintah benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan fasilitas kesehatan daerah terbebas dari praktik penyimpangan dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Peresmian RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan medis di berbagai daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.