Kemensos Minta Nasihat KPK Soal Pengadaan Sekolah Rakyat

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Sosial mulai meminta masukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk program-program besar pada masa mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran meningkatnya anggaran program sosial yang dinilai berpotensi menambah risiko penyimpangan jika pengawasan tidak diperkuat.

Permintaan nasihat kepada KPK menjadi sorotan karena muncul saat program Sekolah Rakyat dan pengadaan berbagai kebutuhan siswa ramai dibahas publik di media sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kemungkinan penggunaan lembaga atau agen pengadaan eksternal dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

“Kami telah meminta nasihat, tadi di antaranya adalah kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” ujar Gus Ipul usai berkonsultasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, langkah tersebut dipertimbangkan karena Kemensos menilai kapasitas sumber daya manusia untuk menangani pengadaan program besar masih terbatas.

Ia mengatakan anggaran program sosial diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang sehingga sistem pengawasan dan tata kelola pengadaan perlu diperkuat sejak awal.

“Kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar. Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang, kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran tiap tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat,” jelasnya.

Selain meminta masukan terkait pengadaan, Kemensos juga mengungkap posisi lembaganya dalam penilaian pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rendah dibanding instansi lain.

Gus Ipul menyebut berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP, Kemensos saat ini berada di peringkat ke-167 dari lebih 600 lembaga dan instansi pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa.

“Ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan secara jujur, bahwa sampai hari ini, dalam catatan LKPP, kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Selain itu, Kemensos juga menunggu hasil evaluasi serta kajian dari KPK terkait upaya pencegahan korupsi pada program Sekolah Rakyat.

“Hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gus Ipul telah menyatakan rencana bertemu pimpinan KPK untuk membahas pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat.

Pertemuan tersebut juga dilakukan setelah pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

Kemensos menyebut seluruh data dan proses pengadaan untuk operasional Sekolah Rakyat akan dibuka dalam konsultasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan pengawasan program sosial pemerintah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara