Pemerintah Perang Lawan Judi Online dan Scam, Tak Ada Ampun!

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah mempertegas komitmen dalam memberantas kejahatan digital yang kian masif, mulai dari judi online, penipuan (scam), hingga kejahatan yang menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Reserse Kriminal Polri 2026 di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Pemerintah menilai kejahatan berbasis digital kini berkembang sangat cepat seiring kemajuan teknologi, sehingga membutuhkan respons yang lebih tegas, sistematis, dan berkelanjutan.

"Judi online, scam, serta berbagai kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan harus ditangani lebih keras lagi. Tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Tidak ada toleransi," kata Meutya Hafid dikutip dari Antara Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama untuk membongkar jaringan kejahatan digital yang semakin kompleks. Pemerintah saat ini juga terus memperkuat sistem pelaporan dan pelacakan digital agar lebih responsif terhadap aduan masyarakat.

"Kejahatan kini banyak menggunakan modus digitalisasi dan teknologi canggih. Oleh karena itu, penguatan layanan digital baik dari sisi pelaporan maupun penelusuran harus kita tingkatkan secara masif," katanya.

Senada dengan itu, Kepala Polri, Listyo Sigit Prabowo, menegaskan pentingnya kesiapan aparat dalam menghadapi tantangan hukum baru di era digital. Ia menyoroti munculnya celah hukum akibat perkembangan teknologi global yang sangat cepat.

"Situasi global memunculkan tantangan baru. Sinergi dan kolaborasi antar-instansi menjadi mutlak agar penegakan hukum berjalan optimal sesuai arahan Presiden," katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren kejahatan digital di Indonesia memang menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan berbagai laporan penegak hukum, kasus penipuan online, phishing, hingga judi daring terus bermunculan dengan pola yang semakin canggih dan lintas negara.

Merespons hal tersebut, pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan. Salah satu langkah strategis yang diperkuat adalah peningkatan literasi digital masyarakat, termasuk edukasi terkait keamanan data pribadi, transaksi online, dan penggunaan platform digital secara aman.

Selain itu, aparat juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan khusus dalam bidang forensik digital dan kejahatan siber. Kerja sama internasional juga diperluas untuk memburu pelaku kejahatan transnasional yang kerap beroperasi lintas yurisdiksi.

Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman, terutama bagi kelompok rentan yang sering menjadi target kejahatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara