Penyaluran Rumah Subsidi 2026 Tembus 54.961 Unit

Harianjogja.com, JAKARTA—Realisasi penyaluran rumah subsidi 2026 melalui skema FLPP telah mencapai 54.961 unit, dengan tingkat keterhunian yang ikut meningkat hingga 94,02 persen.

Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pemanfaatan rumah subsidi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mencerminkan efektivitas program pembiayaan perumahan pemerintah.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari, menyampaikan bahwa hingga 4 Mei 2026 puluhan ribu penerima manfaat telah mendapatkan akses pembiayaan rumah melalui program FLPP.

“Realisasi penyaluran FLPP hingga 4 Mei 2026 tercatat sebanyak 54.961 MBR telah menerima manfaat pembiayaan rumah FLPP dari BP Tapera,” kata Nauval dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Dari sisi wilayah, penyaluran rumah subsidi masih didominasi provinsi di Pulau Jawa dan beberapa daerah lain dengan kebutuhan hunian tinggi. Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi dengan 13.032 unit.

Selanjutnya diikuti Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah 4.672 unit, Sumatra Selatan 3.697 unit, serta Jawa Timur sebesar 3.654 unit.

Nauval menilai peningkatan tingkat keterhunian dari 93,62 persen menjadi 94,02 persen mencerminkan perbaikan kualitas penyaluran serta optimalisasi pemanfaatan rumah subsidi oleh masyarakat.

“BP Tapera menyampaikan apresiasi kepada seluruh Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik, sehingga tingkat keterhunian rumah FLPP dapat meningkat dari 93,62% menjadi 94,02%,” ujarnya.

Sebagai bagian dari target nasional, pemerintah telah menetapkan kuota penyaluran rumah subsidi melalui FLPP sebanyak 350.000 unit sepanjang tahun 2026.

Untuk mendukung target tersebut, anggaran yang disiapkan mencapai Rp35 triliun, yang terdiri atas Rp18 triliun dana eksisting untuk 220.000 unit rumah dan sekitar Rp16,4 triliun untuk tambahan 130.000 unit.

Dengan capaian awal yang sudah menembus puluhan ribu unit, program rumah subsidi 2026 melalui FLPP diharapkan terus meningkat seiring kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.

FLPP merupakan program dukungan likuiditas pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui skema ini, pemerintah memberikan bantuan berupa suku bunga rendah yang bersifat tetap (fixed) selama masa tenor, biasanya sebesar 5%, serta jangka waktu cicilan yang panjang hingga 20 tahun.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan komersial, sekaligus menekan angka backlog perumahan di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara