Demo Ricuh di Kantor Gubernur Kaltim Dibubarkan, Massa Lempar Batu

Harianjogja.com, SAMARINDA—Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (21/4/2026) sore, berakhir ricuh hingga akhirnya dibubarkan aparat kepolisian.

Kepala Polresta Samarinda, Hendri Umar, mengatakan pihaknya terpaksa mengambil langkah tegas setelah massa aksi melakukan tindakan anarkis di luar batas. Menurutnya petugas sudah berusaha mengingatkan para peserta massa aksi. Meski demikian tidak dihiraukan. 

“Kami sudah mengingatkan peserta aksi untuk tidak melakukan tindakan anarkis sehingga petugas terpaksa melakukan penguraian secara tegas,” ujarnya.

Adapun penertiban melibatkan sekitar 1.700 personel gabungan. Aparat juga mendorong mundur massa serta menggunakan meriam air (water cannon) untuk mengendalikan situasi yang nyaris chaos.

Dilansir Antara, kericuhan massa aksi mulai terjadi menjelang waktu Maghrib atau sekitar pukul 18.00 WITA, saat batas waktu penyampaian aspirasi telah berakhir. Petugas kepolisian berusaha untuk mengingatkan. Meski demikian massa yang kecewa kemudian melempar botol, sampah, hingga batu ke arah gedung kantor gubernur, serta membakar ban bekas di lokasi aksi demonstrasi.

Kekecewaan para peserta massa aksi dipicu karena Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji, tidak menemui para demonstran untuk berdialog. Kondisi ini berbeda dengan situasi di DPRD Kaltim, di mana sejumlah anggota dewan sempat menemui massa sehingga terjadi dialog.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Endar Priantoro, menegaskan aparat tidak akan bersikap represif selama aksi berjalan damai dan sesuai aturan. Ia mengimbau massa aksi untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan.

Aksi unjuk rasa tersebut diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang mendesak DPRD Kaltim menggunakan hak angket dan interpelasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, menyampaikan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan belanja daerah. Salah satu yang disorot adalah rencana penggunaan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur, termasuk pengadaan fasilitas hiburan seperti meja biliar dan barang mewah lainnya.

“Kami mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut di tengah kondisi masyarakat saat ini,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara