Rencana Permukiman Baru Israel di Tepi Barat Picu Kecaman Malaysia

Harianjogja.com, KUALA LUMPUR—Keputusan Israel menyetujui pembangunan puluhan permukiman baru di wilayah Palestina memicu kecaman keras dari Malaysia, yang menilai langkah tersebut memperparah situasi di kawasan pendudukan.

Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) menyoroti rencana pembangunan 34 permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat sebagai bagian dari pola ekspansi yang dinilai sistematis.

Dalam pernyataannya, Malaysia menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tahun 2016.

Langkah tersebut juga dinilai sebagai upaya untuk merampas tanah Palestina dan mengubah komposisi demografis wilayah secara paksa, sekaligus mengancam hak-hak dasar dan kedaulatan rakyat Palestina.

Malaysia pun mendesak komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengambil tindakan tegas dan meminta pertanggungjawaban Israel atas kebijakan tersebut.

Selain itu, Malaysia menekankan pentingnya langkah konkret guna memastikan Israel mematuhi hukum internasional dan segera menghentikan pendudukan ilegal di wilayah Palestina.

Dalam pernyataan yang sama, Malaysia kembali menegaskan komitmennya mendukung perjuangan rakyat Palestina, termasuk mendorong pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Solusi yang didorong tetap mengacu pada perbatasan sebelum 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara