Indonesia Terapkan B50 Mulai Juli, Kurangi Subsidi dan Impor Solar

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan Biodiesel 50 (B50) pada 1 Juli 2026. Langkah ini melibatkan campuran 50 persen minyak kelapa sawit (CPO) dengan solar dan ditujukan untuk menekan subsidi energi serta mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan B50 diproyeksikan menghemat subsidi energi senilai Rp48 triliun. “Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi, pemerintah menerapkan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring dari Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Airlangga menyampaikan bahwa Pertamina telah siap mengimplementasikan campuran B50. Kebijakan ini diperkirakan mengurangi konsumsi BBM fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun, sekaligus menekan pengeluaran subsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan dengan implementasi B50, Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus solar pada 2026. “Ini kabar baik, terutama setelah RDMP Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) mulai beroperasi,” katanya.

Langkah B50 juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan campuran kelapa sawit 50 persen pada bahan bakar jenis solar. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026), sebagai strategi menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Saat ini, pemerintah masih menerapkan mandatori B40. Implementasi B40 telah berhasil mengurangi impor solar hingga 3,3 juta kiloliter dan menurunkan emisi hingga 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Dari sisi pemanfaatan domestik, data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi biodiesel pada 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target 13,5 juta kL.

Keberhasilan kebijakan B40 berdampak langsung pada penurunan impor solar dan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun. Selain itu, konversi CPO menjadi biodiesel meningkatkan nilai tambah sektor ini sekitar Rp20,43 triliun. Dengan B50, pemerintah berharap efisiensi energi dan ketahanan pasokan BBM domestik dapat lebih maksimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara