Aturan Dana Cadangan Pesangon Dinilai Berisiko Tekan Industri Tekstil
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Ist
Harianjogja.com, JAKARTA—Wacana penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) kembali mengemuka, namun layanan esensial seperti rumah sakit hingga transportasi dipastikan tetap berjalan di tengah rencana tersebut.
Pemerintah tengah menyiapkan skema WFH sebagai bagian dari langkah efisiensi energi, terutama setelah Lebaran, di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut penerapan WFH bukan hal baru karena sebelumnya sudah dijalankan saat pandemi Covid-19 dengan hasil yang relatif lancar.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menegaskan, sosialisasi akan dilakukan kepada pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan layanan dasar tetap optimal meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN.
Wacana ini sebelumnya telah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait dalam sebuah rapat koordinasi. Namun, keputusan final masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan. Meski begitu, penentuan hari pelaksanaannya belum diputuskan.
“Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” tuturnya.
Ketika ditanya lebih lanjut soal hari pelaksanaan WFH, Tito kembali menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan setelah ada keputusan dari Presiden.
Sebagai konteks, kebijakan WFH dirancang untuk menekan konsumsi energi nasional, seiring lonjakan harga minyak dunia. Skema ini ditujukan bagi ASN dan juga diimbau untuk diikuti oleh sektor swasta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga efisiensi energi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Polri mengungkap TPPU dari judi online dan memblokir 322 rekening dengan total aset sekitar Rp28 miliar. Simak modus sindikatnya.
APBD Kulonprogo hanya mampu membiayai satu lokasi Spamdes per tahun. Perluasan layanan 2027 mengandalkan Danais DIY dengan sasaran ratusan sambungan rumah.
MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 menjadi 9 Desember 2026.
ESDM menyebut rencana cadangan minyak bersama ASEAN masih dibahas. Indonesia dan Thailand disebut masuk rencana fasilitas penyimpanan mulai 2027.
Pemkot Jogja mendeteksi aktivitas malware dan ribuan insiden intrusi pada Oktober 2026. Diskominfosan memperkuat patroli keamanan siber.