BBM Terancam Mahal, Prabowo Kaji Kebijakan WFH dan Pangkas Hari Kerja

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari antisipasi dampak krisis global. Presiden juga meminta jajaran pemerintah mengkaji kemungkinan penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengurangi konsumsi energi.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di Jakarta pada Jumat (13/3/2026). Dalam sidang tersebut, Presiden meminta para menteri menyiapkan langkah-langkah proaktif guna menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi sektor energi dan ekonomi nasional.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah perlu mulai melakukan penghematan konsumsi BBM sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.

"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa perkembangan situasi geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi dunia. Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga pangan.

Menurut Presiden, pemerintah telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan dasar sekaligus menyiapkan langkah percepatan di sektor energi. Namun demikian, penghematan konsumsi BBM tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global.

Sebagai perbandingan, Presiden menyinggung langkah penghematan yang dilakukan sejumlah negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen, mengurangi penggunaan BBM kendaraan pemerintah, membatasi kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja negara seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Langkah lain yang diterapkan adalah penghentian kunjungan luar negeri yang menggunakan dana pemerintah serta pembatasan anggaran untuk kegiatan seremonial.

Presiden menyebut berbagai contoh kebijakan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah penghematan yang diperlukan.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi," kata Presiden.

Presiden juga menilai pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penerapan kerja dari rumah dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi konsumsi BBM. Karena itu, Presiden meminta para menteri koordinator membahas kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.

Ia menambahkan pengurangan mobilitas aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat ke kantor dapat membantu menekan kemacetan sekaligus menghemat konsumsi BBM.

"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," imbuhnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa penghematan konsumsi energi diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas fiskal negara sehingga defisit anggaran tetap terkendali.

Potensi Kebocoran Anggaran

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyinggung masih adanya potensi kebocoran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara.

Prabowo menyebut upaya sinkronisasi sistem pemerintahan melalui pengembangan GovTech yang dikoordinasikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) diperkirakan dapat mengurangi kebocoran hingga sekitar 40 persen dari pengeluaran negara.

"Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN masalah GovTech, sinkronisasi semua K/L menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40 persen dari pengeluaran kita," ucapnya.

Di akhir pidatonya, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah perlu tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan terburuk akibat ketidakpastian global, termasuk potensi konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

"Kita walaupun merasa aman, tidak panik tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara