Kemenag Respons Perbedaan Awal Ramadan 1447 H

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Agama merespons perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan sejumlah organisasi masyarakat Islam. Salah satunya Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu (18/2/2026) berdasarkan parameter perhitungan yang digunakan organisasi tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Sidang Isbat merupakan mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal puasa Ramadan maupun Idulfitri. Menurutnya, meski terdapat dinamika dan perbedaan pandangan, pemerintah tetap berupaya menjadi rujukan utama dalam penentuan hari besar keagamaan.

“Kalau kita melihat sejarah bangsa Indonesia, Sidang Isbat selalu menjadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kami berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari-hari penting keagamaan,” ujar Nasaruddin, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Selasa (17/2/2026).

Nasaruddin juga mengingatkan bahwa Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS yang meliputi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Ia menjelaskan, kriteria tersebut bersifat empiris karena didasarkan pada data dan pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya, kriteria ketinggian hilal minimal 2 derajat digunakan. Namun, berdasarkan hasil riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga ambang batas dinaikkan menjadi minimal 3 derajat.

“Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis atau Danjon Limit yang memungkinkan hilal dapat diamati,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan astronomi terkini, posisi hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia masih berada pada kisaran minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Kondisi ini, menurut Nasaruddin, membuat hilal hampir tidak mungkin terlihat melalui rukyat.

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal memang masih sangat rendah. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” katanya.

Selain faktor ketinggian dan elongasi, Nasaruddin menyebut kondisi cuaca turut memengaruhi keberhasilan rukyatul hilal. Mendung atau cuaca ekstrem dapat menjadi kendala tambahan dalam proses pengamatan.

“Jadi tantangannya berlapis. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kami pertimbangkan secara cermat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbedaan penetapan awal puasa sejatinya telah lama dikenal dalam khazanah fikih Islam. Oleh karena itu, pemerintah tetap menjalankan Sidang Isbat dengan pemantauan hilal di 96 titik di seluruh Indonesia, menggunakan kriteria yang disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS.

Meski terdapat wacana penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), hingga kini Indonesia masih berpegang pada kriteria MABIMS, yakni ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Di akhir pernyataannya, Nasaruddin mengimbau masyarakat agar tidak memperdebatkan perbedaan penetapan awal Ramadan secara berlebihan karena berpotensi memicu konflik sosial.

“Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Indonesia sudah sangat berpengalaman menghadapi perbedaan dalam penentuan 1 Ramadan. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com