Iran Tegaskan Rudal Garis Merah, AS Kerahkan Kapal Induk

Harianjogja.com, JAKARTA —Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran menegaskan bahwa program rudalnya merupakan garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan, di tengah langkah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk kedua ke kawasan tersebut akibat mandeknya proses diplomasi.

Pernyataan itu disampaikan Ali Shamkhani, penasihat politik senior Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Jumat (13/2/2026). Shamkhani menegaskan Iran siap merespons secara tegas jika menghadapi tindakan militer.

“Kekuatan rudal Iran adalah bagian dari garis merah dan tidak bisa dinegosiasikan,” kata Shamkhani. Ia menambahkan militer Iran berada dalam kondisi siaga tinggi dan memperingatkan bahwa setiap “miskalkulasi” dari pihak luar akan menimbulkan konsekuensi mahal.

Meski demikian, Shamkhani membuka peluang kemajuan perundingan antara Teheran dan Washington selama dialog tersebut berlandaskan realisme dan tidak disertai tuntutan berlebihan.

Di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, diperintahkan bergabung dengan USS Abraham Lincoln serta tiga kapal perusak berpeluru kendali yang lebih dahulu dikerahkan ke Timur Tengah.

Trump menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan opsi militer jika negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan nuklir baru.

“Saya akan berbicara dengan mereka selama yang saya inginkan. Jika tidak ada kesepakatan, kita akan masuk ke tahap kedua, dan tahap itu akan sangat sulit bagi mereka,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis (12/2).

AS dan Iran diketahui telah menggelar pembicaraan tidak langsung di Muscat, Oman, pada 6 Februari. Namun, ketegangan tetap tinggi seiring meningkatnya kehadiran militer AS di sekitar perairan Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam peringatan 47 tahun Revolusi Islam Iran 1979 pada Rabu (11/2), menyebut “tembok kesangsian” yang dibangun Barat sebagai faktor penghambat kemajuan perundingan.

Washington menegaskan setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup larangan pengayaan uranium, penghapusan material yang telah diperkaya, pembatasan rudal jarak jauh, serta penghentian dukungan terhadap proksi regional. Sejumlah analis menilai persyaratan tersebut akan sangat sulit diterima Teheran.

Di tengah dinamika tersebut, International Atomic Energy Agency (IAEA) melanjutkan dialog dengan Iran pascaserangan terhadap sejumlah fasilitas di negara itu. Dalam Konferensi Keamanan Munich, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyebut situasi saat ini “kompleks dan sangat sulit”.

“Para inspektur telah kembali dikerahkan ke sebagian besar lokasi, kecuali yang baru-baru ini diserang. Kita berada di momen yang sangat krusial,” ujar Grossi. Ia menambahkan masih ada peluang mencapai kemajuan dalam beberapa hari ke depan.

Iran belum memberikan komentar resmi atas pernyataan tersebut. Sebelumnya, Teheran sempat menangguhkan kerja sama dengan IAEA menyusul serangan terhadap fasilitas nuklir yang menurut Iran dilakukan oleh Israel dan AS.

Di bawah perjanjian nuklir 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Iran sepakat membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen. Namun sejak AS menarik diri dari perjanjian itu pada 2018, Iran melampaui batas tersebut. Pejabat Barat menyebut Iran kini memiliki uranium yang diperkaya hingga 60 persen, level yang dapat ditingkatkan lebih lanjut menjadi material senjata.

Iran membantah memiliki senjata nuklir dan menegaskan program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan energi damai.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara