Kapal Migran Tenggelam di Malaysia, Operasi SAR Masih Cari 14 WNI
Kapal diduga membawa WNI tenggelam di perairan Malaysia. Sebanyak 23 korban selamat, sementara 14 lainnya masih dalam pencarian.
Foto ilustrasi banjir bandang, dibuat menggunakan Artifical Intelligence - Freepik
Harianjogja.com, PADANG—Upaya percepatan penanganan dampak banjir di Kota Padang terus dimatangkan pemerintah pusat melalui optimalisasi normalisasi aliran sungai, termasuk membuka peluang penerapan sistem kerja 24 jam demi mempercepat pemulihan infrastruktur dan aktivitas warga terdampak.
Langkah tersebut ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana banjir di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (29/1/2026). Dalam kunjungan itu, Doddy meminta percepatan pekerjaan dilakukan secara maksimal di lapangan.
“Normalisasinya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala Balai, kalau memang diperlukan kita minta penyedia jasa untuk bekerja 24 jam, bisa dua shift atau tiga shift, terserah mekanisme penyedia jasa. Yang penting percepatan penyelesaian,” kata Doddy Hanggodo.
Selain fokus pada percepatan teknis normalisasi sungai, Menteri PU juga menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak banjir melalui pelibatan langsung dalam program padat karya. Menurutnya, pemulihan fisik harus berjalan seiring dengan pemulihan sosial dan ekonomi warga.
“Saya minta Kepala Balai memikirkan bagaimana supaya ada program padat karya di sini. Sehingga masyarakat yang terdampak itu mata pencariannya tidak berhenti, tetap ada penghasilan hariannya,” ujarnya.
Doddy menegaskan, pemberdayaan masyarakat terdampak bencana merupakan arahan langsung Presiden dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemulihan pascabencana di berbagai daerah.
“Arahan Pak Presiden jelas, masyarakat yang terdampak itu wajib diberdayakan. Mata pencariannya tidak boleh ikut putus. Karena itu kami berupaya cepat agar dampak buruk akibat kerusakan ini bisa segera teratasi, sekaligus membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan,” tegasnya.
Dukungan terhadap langkah percepatan tersebut juga datang dari Pemerintah Kota Padang. Wali Kota Padang Fadly Amran yang turut mendampingi peninjauan menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat demi mempercepat pemulihan pascabanjir.
“Kami mengapresiasi perhatian dan langkah cepat dari Bapak Menteri PUPR beserta jajaran. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar penanganan pascabanjir ini bisa segera diselesaikan dan masyarakat kembali merasa aman,” kata Fadly Amran.
Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan kondisi terkini infrastruktur pascabanjir sekaligus mengawal langkah-langkah penanganan darurat, khususnya percepatan normalisasi aliran sungai guna mencegah potensi dampak lanjutan bagi masyarakat sekitar. Dalam agenda tersebut, Menteri PU juga berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait penanganan teknis dan sosial di wilayah terdampak. Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Sumatera Barat Naryo Widodo, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kapal diduga membawa WNI tenggelam di perairan Malaysia. Sebanyak 23 korban selamat, sementara 14 lainnya masih dalam pencarian.
Pemkab Magelang perkuat data kependudukan untuk tekan kemiskinan. Inovasi pelayanan cepat hingga 1 jam terus dikembangkan.
Pemda DIY buka peluang bantuan lampu Stadion Mandala Krida, namun masih menunggu persetujuan KPK sebelum realisasi.
Googlebook resmi diperkenalkan sebagai laptop AI Gemini generasi baru. Simak fitur, keunggulan, dan jadwal rilis 2026.
Sebanyak 1.738 SPPG disuspend untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perketat pengawasan dan buka kanal pengaduan.
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.