KPK Terapkan AI untuk Saring LHKPN, Uji 1.000 Pejabat Negara

Harianjogja.com, JAKARTA—Transformasi pengawasan harta pejabat negara memasuki babak baru seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2025 untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan daya deteksi risiko.

Langkah ini dijalankan melalui uji coba pemeriksaan berbasis AI terhadap ribuan penyelenggara negara, dengan fokus pada pemetaan pola dan potensi anomali dalam laporan kekayaan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemanfaatan teknologi ini telah menunjukkan hasil awal yang signifikan dalam proses verifikasi.

"Dari beberapa (LHKPN) yang telah diverifikasi menggunakan teknologi AI di tahun 2025, menunjukkan peningkatan optimalisasi dan efisiensi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, KPK telah melakukan uji coba terhadap 1.000 penyelenggara negara. Setiap laporan dinilai menggunakan skor yang memunculkan indikator “bendera merah” sebagai penanda awal risiko.

"Telah dilakukan uji coba terhadap 1.000 penyelenggaraan negara dan dinilai berdasarkan skor yang menunjukkan bendera merah," katanya.

Untuk memperkuat ketepatan data, KPK juga menggandeng pihak eksternal melalui pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor induk pegawai (NIP), sehingga kebenaran identitas dan kepemilikan dapat diuji silang secara sistematis.

"Diharapkan bukan hanya sekedar lapor, tapi yang dipentingkan atau yang diutamakan adalah kebenaran daripada isi LHKPN tersebut," imbuhnya.

Setyo merinci, dalam pengelolaan LHKPN pada 2025, tercatat 173 instansi pusat maupun daerah memiliki tingkat kepatuhan 70 persen.

"Didominasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, TNI, Dewan Ketahanan Nasional, dan beberapa lembaga lainnya," ucapnya.

Di sisi pemeriksaan, KPK melaksanakan verifikasi terhadap 341 laporan LHKPN sepanjang 2025. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 329 laporan.
"(Jumlah) wajib lapornya adalah ada 415.062 wajib lapor dan jumlah wajib lapor yang melaporkan pada tahun 2025 naik dibandingkan 2024," ujarnya.

Penerapan AI dalam LHKPN ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat integritas pelaporan dengan pendekatan berbasis data, sehingga setiap penyelenggara negara terdorong menyampaikan kekayaan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara