Kejagung Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tak Hanya BPK, Ini Alasannya
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.
Foto ilustrasi penerima bansos, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI) ChatGPT.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan bagi 8.000 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT POS Indonesia sebagai bagian dari penebalan bansos nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan sebanyak total 35,4 juta keluarga bakal menjadi sasaran BLT ini. “Delapan ribu sudah menerima hari ini melalui rekening masing-masing yang penyalurannya dari Himbara. Ini akan terus berlangsung, nanti juga ada skema pencairan melalui PT POS dan diantar langsung ke alamat penerima manfaat," kata dia saat ditemui di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, total 35,4 juta KPM tercatat menerima bantuan sosial untuk triwulan keempat tahun ini (Oktober-Desember), mencakup penerima reguler maupun penerima manfaat baru lebih dari 14 juta keluarga kelompok desil 1-4 untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan.
Kementerian Sosial mengkonfirmasi, dalam penyaluran tersebut, untuk penerima bantuan sembako bisa mendapatkan Rp1.500.000 per keluarga. Sedangkan bagi penerima manfaat baru, mereka mendapat Rp900.000.
Dalam hal ini, total pagu anggaran kementerian sosial untuk kedua program itu meningkat signifikan dari mencapai Rp71 triliun, dan pada akhir tahun menjadi lebih dari Rp110 triliun, atau naik sekitar Rp31 triliun.
“Presiden tidak pernah mengurangi bantuan sosial kepada masyarakat, malah justru menambahkannya. Tambahan ini diharapkan benar-benar memberi perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan,” katanya.
Mensos menegaskan bahwa kebijakan penebalan bantuan itu diharapkan dapat mengungkit daya beli masyarakat menjelang akhir tahun serta memperkuat jaring perlindungan sosial di tengah dinamika ekonomi nasional, dan semua penerima manfaat itu tetap dalam pendampingan pemerintah hingga mereka mencapai kemandirian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.
Prabowo menargetkan 30 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi pada Juli 2026 untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Prabowo siapkan satgas deregulasi untuk memangkas izin usaha yang dinilai terlalu lama demi memperkuat investasi di Indonesia.
BKPM menilai surat Kadin China di Indonesia sebagai masukan positif terkait tantangan iklim investasi dan hilirisasi di Indonesia.
Polisi memastikan kasus yang dikira klitih di Pengasih Kulonprogo ternyata duel remaja akibat masalah pribadi yang diduga terkait asmara.
Presiden Prabowo menyebut masih ada ribuan triliun kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik pencurian aset nasional.