Harga Jagung di Atas Rp6.400 per Kg Tak Dilarang, Ini Penjelasan Bapanas
Bapanas menegaskan petani boleh menjual jagung di atas HPP. Harga Rp6.400 per kg merupakan kewajiban pembelian Bulog
Presiden Prabowo
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penayangan pesan pemerintah melalui pemanfaatan media publik, termasuk bioskop, adalah hal yang wajar sepanjang mematuhi ketentuan.
BACA JUGA: 3 Motor Hanggus dalam Kebakaran di Bantul
Hal itu disampaikan di Jakarta, Minggu (14/9/2025), menanggapi ramainya perbincangan publik soal penayangan video pendek berisi program-program terobosan Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop baru-baru ini.
"Tentunya, sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," katanya.
Video yang viral tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.
Dalam video itu juga disebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Dalam video yang diputar sebelum pemutaran film utama itu, pihak bioskop juga menayangkan peringatan agar penonton tidak merekam layar. Setelah video berakhir, barulah film dimulai seperti biasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bapanas menegaskan petani boleh menjual jagung di atas HPP. Harga Rp6.400 per kg merupakan kewajiban pembelian Bulog
Toyota Avanza menabrak motor dan pajangan keramik di Jalan Godean, Sleman. Pengendara motor dan pemilik toko mengalami luka-luka.
Pemerintah meminta DKI Jakarta mengalihkan obligasi Rp5,6 triliun ke pinjaman PT SMI. Tito mengungkap alasan dan skema pembayarannya.
ESDM mengaku belum meneliti potensi cadangan emas di Ujung Kulon. Kawasan ini juga menjadi habitat Badak Jawa yang terancam punah.
Konferensi pers industri rokok elektronik nasional menyoroti perlunya perlindungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha dan nasib ribuan pekerja
DPRD DIY menyoroti kekurangan guru, kendala beasiswa JKP, dan ijazah siswa yang belum diambil dari sekolah di Gunungkidul.