Mandatory Anggaran Pendidikan 20 Persen di APBN Harus Dikawal

Harianjogja.com, JAKARTA—Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat konstitusi harus dikawal dengan merumuskan strategi dan memperjuangkan keadilan. Hal ini diungkapkan  Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

"Tanpa pendidikan yang adil dan merata tak akan ada Indonesia yang maju dengan guru yang sejahtera dan generasi yang berjaya," kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Menurut dia, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan bahwa salah satu tujuan berdirinya Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu diperkuat dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD yang sifatnya wajib bagi negara untuk melaksanakannya.

"Maka saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat kondisi saat ini di lapangan. Mari kita bicarakan dengan jujur dan terbuka, apakah dengan alokasi anggaran yang ada dan besar itu sudah benar-benar menjawab kebutuhan sektor pendidikan kita,” katanya.

Dia pun mendorong agar sejumlah aspek pendidikan ditinjau, mulai dari gedung sekolah, gaji guru honorer, hingga akses para pelajar untuk bisa menuju ke sekolah. Karena selain itu, ada hal yang juga perlu disoroti, yakni soal kurikulum yang berubah-ubah dan biaya masuk universitas yang tinggi.

BACA JUGA: PPATK Incar E-Wallet, Bisa Diblokir Secara Selektif

"Untuk itu kita jangan sampai terlena pada jebakan angka 20 persen seolah sudah memenuhi semuanya tanpa mengkonfirmasi dengan realitas yang nyatanya masih jauh dari yang kita harapkan,” kata dia.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, menurut dia, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan inovatif. Kuncinya ada pada pendidikan yang berkualitas, merata, dan berpihak pada rakyat.

“Bukan pendidikan yang terbaik untuk kota-kota besar, bukan pendidikan yang hanya dinikmati oleh segelintir elite, tetapi pendidikan yang membebaskan, yang memberdayakan, dan yang membangun karakter bangsa,” katanya.

Dia menegaskan bahwa saat ini pihaknya ingin menata ulang agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat supaya anak-anak desa mempunyai guru yang sama baiknya dengan anak-anak di kota. Selain itu, dia berharap sekolah kejuruan bisa melahirkan wirausahawan muda bukan pengangguran baru. “Kita lahir dari rakyat dan wajib memperjuangkan hak rakyat,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara