IGTKI Perjuangkan Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari TK
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan polemik terkait sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran terhadap masalah royalti.
"Kita sedang mencari jalan keluar ya, sebaik-baiknya," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Prasetyo menyampaikan polemik tersebut memunculkan pandangan berbeda di masyarakat. Di satu sisi, terdapat tuntutan dari para pencipta lagu agar hak ekonomi mereka dihormati, termasuk dalam penggunaan karya di ruang publik.
Namun di sisi lain, ada pihak yang menganggap pemutaran lagu di tempat seperti kafe bukan bentuk komersialisasi yang seharusnya dikenakan royalti.
"Juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya enggak masalah," kata dia.
Prasetyo mengatakan ada pula pihak-pihak yang berpendapat bahwa pemanfaatan lagu yang bersifat komersial, seperti melalui platform digital, pertunjukan, atau acara tertentu yang menghasilkan keuntungan, merupakan bentuk penggunaan yang seharusnya diatur dalam pembagian hak kepada pencipta lagu.
"Ada yang berpendapat bahwa itulah yang harus diatur pembagian haknya kepada yang menciptakan lagu. Kita sedang cari jalan keluar terbaiknya," ucap Prasetyo.
BACA JUGA: Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh 4,9 Persen
Pemerintah, kata dia, berupaya mempertemukan berbagai pihak yang terlibat untuk membahas permasalahan ini bersama, guna menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.
"Kita duduk bareng lah. (Pemerintah turun tangan) Pasti," kata Prasetyo.
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon akan mencari solusi terhadap kasus sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti.
“Nanti kita benahi supaya ada jalan keluar yang win win solution karena memang ada kesalahpahaman, ketakutan semacam itu,” kata Menbud di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Minggu (3/8).
Diketahui, beberapa kafe dan restoran di Indonesia, terutama di daerah Tebet, Jakarta Selatan, mulai mengurangi atau bahkan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran terhadap masalah royalti.
Beberapa memilih untuk memutar lagu-lagu barat atau musik instrumental, bahkan ada yang sama sekali tidak memutar musik untuk menghindari kewajiban membayar royalti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Jadwal KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta lengkap per stasiun. Simak jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat perlindungan konsumen perumahan dan mendorong penyelesaian persoalan Meikarta serta LRT City.
COP31 di Antalya berakhir tanpa konsensus. Uni Eropa menolak draf Pakta Antalya, sementara Guterres mendesak pendanaan iklim dan Rusia mengkritik kebijakan perd
Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026 setelah finis kedelapan di Portugal. Dia mengoleksi 439 poin dan menyamai rekor Giacomo Agostini.
Jadwal SIM Keliling Jogja Senin 23 November 2026 di Alkid, lengkap dengan lokasi layanan alternatif dan syarat perpanjangan SIM.