Wacana Haji dan Umrah lewat Jalur Laut Butuh Kajian Mendalam

Harianjogja.com, JAKARTA—Wacana penggunaan jalur laut untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah masih membutuhkan kajian mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya. Hal ini diungkapkan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Sudah lama diwacanakan itu, tapi Malaysia kayaknya lebih agresif. Kita masih perlu banyak pertimbangan. Pertama dari segi waktu, karena sangat lama," ujar Nasaruddin di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menag mengungkapkan Indonesia memiliki sejarah panjang terkait perjalanan haji melalui jalur laut, seperti penggunaan kapal Belle Abeto dan Gunung Jati di masa lalu. Namun, perjalanan tersebut bisa memakan waktu hingga tiga hingga empat bulan.

"Sekarang mungkin kapalnya lebih cepat. Jalur laut itu memang ada, tapi lebih cocok untuk negara-negara yang jaraknya lebih dekat, seperti Mesir. Kalau kita [Indonesia] kan jaraknya jauh, jadi perlu dihitung ulang," kata dia.

Menurut dia, ada sejumlah perusahaan yang datang dan menawarkan alternatif pemberangkatan ibadah haji dan umrah. Namun, mereka akan menggunakan pihak ketiga dalam proses penyewaan kapal.

"Banyak sih perusahaan yang pernah datang ke kantor, mempresentasikan konsep itu. Tapi mereka juga belum punya kapal sendiri," katanya.

Untuk umrah, Menag mengakui bahwa jalur laut secara terbatas sudah dilakukan oleh sebagian jamaah Indonesia, meski tidak langsung dari Indonesia.

BACA JUGA: Suhu Udara Jogja Terasa Lebih Dingin, Ini Penyebabnya Versi BMKG

"Biasanya mereka terbang dulu ke negara terdekat, lalu melanjutkan perjalanan naik kapal pesiar ke Tanah Suci. Tapi itu jumlahnya masih sangat sedikit," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah umrah dan haji yang saat ini tengah didiskusikan dengan otoritas Arab Saudi.

"Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Menurut dia, model ini memungkinkan jamaah dari negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, untuk mengakses Tanah Suci melalui pelabuhan seperti Jeddah tanpa bergantung sepenuhnya pada penerbangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara