Warga Diajak Melakukan Perubahan Besar dari Hal Kecil
DPAD DIY dan DPRD DIY menggelar bedah buku Perubahan Kecil Dampaknya Besar untuk mendorong budaya membaca dan perubahan positif di masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena menjadi provinsi dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi. /Istimewa.
JOGJA—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena menjadi provinsi dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin pada acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, pada Rabu 19 Maret 2025.
Nilai MCP untuk Pemprov Jateng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2024 angkanya mencapai 95,56, atau mengalami peningkatan dibandingkan pada 2023 yang mencapai 90,80.
“Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat) kabupaten kota, kita jalankan,” ucap Yasin.
Sebagai informasi, MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ada delapan area yang diintervensi MCP KPK. Yakni perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Area MCP berikutnya adalah pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita perkuat di Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” tegasnya.
Taj Yasin mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan kabupaten/kota, karena terus menjaga tren positif dalam hal integritas.
“Insya Allah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bisa kita tingkatkan,” tandasnya.
Selain Pemprov Jateng, ada tiga Pemkab di Jawa Tengah yang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPAD DIY dan DPRD DIY menggelar bedah buku Perubahan Kecil Dampaknya Besar untuk mendorong budaya membaca dan perubahan positif di masyarakat.
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.
Bus sekolah Gunungkidul kembali melayani antar jemput sejak 7 September setelah Pemkab menyiapkan tambahan anggaran Rp270 juta.
Cidro Asmoro tayang 8 Oktober di bioskop. Film ini membawa konsep Jawanisasi Modern dengan musik, drama dan komedi.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut aturan impor KRL merupakan kewenangan Kemendag dan KAI belum mengajukan usulan resmi.
WIG 2026 resmi dibuka di Solo. Solo dan Jogja menjadi pusat rangkaian untuk membawa gastronomi Indonesia menuju pengakuan global.