APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Makan siang bergizi gratis. - Foto Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah untuk memastikansemua santri dan siswa di sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis.
Hidayat menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons mulai dijalankannya program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto per Senin ini.
“Sejak peluncuran tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan, dan santri di pondok pesantren sudah dimasukkan dalam program bagus tersebut, sehingga Makan Bergizi Gratis menjadi program yang berkeadilan, baik bagi siswa di sekolah umum maupun sekolah keagamaan,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Indonesia mulai program Makan Bergizi Gratis hari ini
Menurut dia, kepastian santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis diperlukan karena informasi pelaksanaannya dinilai masih minim sebelum program diluncurkan pada Senin ini.
BACA JUGA: Ini Panduan Lengkap Makan Bergizi Gratis Khusus untuk Pesantren
“Misalnya, dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala atau kiai pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini. Kalau ini untuk pesantren di Jakarta, mungkin banyak pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik di 26 provinsi
Walaupun demikian, dia menyadari bahwa program Makan Bergizi Gratis masih diimplementasikan secara bertahap hingga 2029, dan pada 2025 baru menjangkau 19 juta jiwa.
Sementara itu, dia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan baik, dan tidak ada kasus penipuan yang menyangkut program tersebut.
“Pemerintah perlu memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan, dan turut melibatkan mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), hingga warga di sekitar satuan pendidikan, agar efek pengganda ekonominya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan agar program strategis itu benar-benar terlaksana dengan amanah serta membawa hasil maksimal guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Indonesia menguasai 41% produksi nikel olahan dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi berlanjut ke ekosistem baterai.
WJNC 2026 diperpanjang dari Tugu hingga Titik Nol Kilometer. Pemkot Jogja menargetkan 60.000 pengunjung dan siapkan rekayasa lalu lintas.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI menggelar panen raya jagung di Desa Binaan Imigrasi di Semin
IHSG ditutup turun 26,16 poin atau 0,43 persen ke 6.121,70 pada Selasa (29/9/2026), mengikuti pelemahan bursa Asia.
Pilur PAW 2026 digelar serentak di 66 kalurahan di tiga kabupaten DIY. Warga diingatkan menjaga ketertiban dan kerukunan.