Masalah Lahan di IKN Dipastikan Segera Rampung, AHY: Otorita IKN Tuntaskan Ganti Rugi

Harianjogja.com, DENPASAR–Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah merampungkan proses ganti untung lahan hingga relokasi yang melibatkan masyarakat terdampak pembangunan ibu kota baru. Hal ini diutarakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

Untuk diketahui, Agus sebelumnya melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya 2.086 hektare (ha) lahan bermasalah di IKN. Dia menyebut Otorita IKN tengah berproses untuk segera merampungkan masalah tersebut.

Menteri yang akrab disapa AHY itu menjelaskan, penanganan ihwal 2.806 hektare lahan bermasalah di IKN itu sudah berada di luar domain kementeriannya.

"Mengapa? Karena saat ini Otorita IKN, OIKN, juga tengah bekerja setahu saya. Saya sudah bertemu dengan Kepala OIKN dan juga tim terpadu yang ada di wilayah Kaltim, termasuk di sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai yang menjadi lokasi pembangunan IKN itu tengah berupaya untuk segera menuntaskan proses ganti untung, relokasi sesuai dengan yang disepakati bersama," kata AHY kepada wartawan seusai menghadiri acara di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (21/5/2024).

AHY menyebut Presiden Jokowi telah memberikan arahan soal penanganan lahan bermasalah tersebut. Dia mengklaim Kepala Negara berpesan agar percepatan pembangunan IKN tidak turut berdampak pada penggusuran masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang harus dilakukan yakni manusiawi dan berkeadilan.

Menteri sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan, penanganan lahan bermasalah di IKN dengan masyarakat bukan kewenangan kementeriannya.

BACA JUGA: Ibadah Haji 2024, Jemaah Lansia Disarankan Tidak Minum Kopi dan Es Saat Perut Kosong di Perjalanan

"Sekali lagi, itu [bukan, red] merupakan kewenangan kami untuk bisa menyelesaikan ganti rugi tersebut. Tetapi pada saatnya ketika sudah clean and clear maka ATR/BPN akan sangat siap untuk mempercepat pemberian sertifikat dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi siapa pun termasuk nanti investor yang akan masuk," katanya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, AHY mengatakan bahwa tanah yang dimaksud masih diduduki oleh masyarakat. Sehingga, AHY menilai perlu adanya mekanisme atau prosedur untuk memitigasi dampak sosial hingga skema penggantian kepada warga yang telah menghuni di lahan tersebut.

Kendati demikian, AHY melanjutkan bahwa 2.086 hektare tanah tersebut memang tidak menjadi prioritas dalam pembangunan. Contohnya seperti untuk lokasi proyek pengendali banjir Sepaku dengan luasan 2,75 hektare, pembangunan jalan tol pada segeman 6A dan 6B seluas 44,6 hektare.

Namun, arahan dari Jokowi, ujar AHY,  agar penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan cara humanis.

“Tidak boleh ada yang menjadi korban masyarakat yang seharusnya kami lindungi tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban, di sinilah tentu kami ingin percepatan tapi tidak ingin grasak grusuk, kita ingin semuia tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatannya humanis," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com