PDIP Fokus Sidang MK, Belum Pikirkan Pertemuan Mega-Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA – Calon presiden terpilih Prabowo Subianto diisukan bakal bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku partainya memilih untuk fokus menyelesaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, alih-alih mematangkan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo.
Hasto mengatakan partainya bakal berfokus untuk menyelesaikan gugatan di MK sebelum memutuskan rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. "Pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi," kata Hasto di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (10/4/2024).

BACA JUGA: Ketua DPP PDIP: Megawati Memiliki Hubungan Sangat Baik dengan Capres Pemenang Pilpres 2024

Dia menerangkan partainya bakal memutuskan momentum yang tepat untuk menjadwalkan pertemuan Megawati dengan Prabowo selepas putusan MK diketok akhir bulan ini. "Sehingga nanti pada momentum yang tepat," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman berharap pertemuan antara ketua umumnya Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa dilakukan sebelum Lebaran Idulfitri 2024.
Habiburokhman memastikan pertemuan antara calon presiden terpilih dengan presiden ke-5 itu akan terwujud. Oleh sebab itu, diharapkan secara mungkin terjadi. "Kalau bisa sebelum Lebaran, enggak apa-apa," jelas Habiburokhman di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).
Wakil ketua Komisi III DPR ini juga tidak menampik Prabowo akan coba meyakinkan Megawati agar bergabung ke barisan pendukungnya untuk lima tahun ke depan. Habiburokhman juga berpendapat perpolitikan Indonesia akan lebih baik apabila tidak ada oposisi. Dia ingin Indonesia punya format demokrasi tersendiri, bukan hanya mengikuti format negara-negara Barat yang mana harus ada kubu oposisi. "Bisa jadi di Indonesia enggak perlu oposisi, dan [utamakan] musyawarah mufakat," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com