Resolusi Gencatan Senjata DK PBB, Hubungan AS dan Israel Berpotensi Memburuk

Harianjogja.com, JAKARTA—Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza dan AS tidak menolak. Hubungan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpotensi memburuk.

Melansir Reuters, Selasa (26/3/2024), Netanyahu secara tiba-tiba membatalkan kunjungan delegasi senior Israel ke AS pekan ini untuk membahas ancaman serangan Israel di kota Rafah, Gaza selatan, setelah AS abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan (DK) PBB.

Seperti diketahui, DK PBB memutuskan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas serta pembebasan semua sandera yang ditahan oleh militan Palestina.

Penangguhan pertemuan tersebut menjadi hambatan baru yang besar bagi upaya AS, yang khawatir dengan bencana kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, untuk membuat Netanyahu mempertimbangkan alternatif lain selain invasi darat ke Rafah yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina.

Ancaman serangan ke Rafah telah meningkatkan ketegangan antara AS dan Israel dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah AS akan membatasi bantuan militer jika Netanyahu menentang Biden dan tetap maju.

BACA JUGA: Kualifikasi Piala Dunia 2026, Babak Pertama Indonesia Unggul dari Vietnam 2-0

Mantan negosiator Timur Tengah untuk Partai Republik dan Partai Demokrat AS, Aaron David Miller mengatakan ketegangan ini menunjukkan bahwa kepercayaan antara pemerintahan Biden dan Netanyahu mungkin mulai runtuh.

"Jika krisis ini tidak dikelola dengan hati-hati, maka krisis ini akan terus memburuk,” katanya seperti dikutip Reuters.

Keputusan Biden untuk abstain di PBB  tampaknya mencerminkan meningkatnya frustrasi AS terhadap pemimpin Israel. Dalam beberapa pemungutan suaran DK PBB sebelumnya, AS selalu mem-veto setiap usulan resolusi gencatan senjata Israel-Hamas.

Joe Biden menghadapi tekanan tidak hanya dari sekutu-sekutu Amerika tetapi juga dari sejumlah anggota Partai Demokrat untuk mengendalikan respons militer Israel terhadap serangan mematikan Hamas pada tanggal 7 Oktober, yang menurut Israel telah menewaskan 1.200 orang.

Netanyahu menghadapi tantangan-tantangannya sendiri di dalam negeri, tidak terkecuali tuntutan dari anggota-anggota koalisi sayap kanannya yang menginginkan garis keras terhadap Palestina. Netanyahu juga harus meyakinkan keluarga para sandera bahwa dia melakukan segalanya untuk membebaskan mereka, sementara menghadapi protes yang sering kali menuntut pengunduran dirinya.

Ketika kantor Netanyahu mengumumkan pembatalan kunjungan tersebut, ia mengatakan bahwa kegagalan AS untuk memveto resolusi tersebut merupakan sebuah kemunduran yang jelas dari posisi sebelumnya dan akan merugikan upaya perang Israel. (Sumber: Bisnis.com)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com