Menteri AHY Minta Tambahan Anggaran Rp675,87 Miliar

Alifian Asmaaysi Senin, 25 Maret 2024 21:07 WIB

Menteri AHY Minta Tambahan Anggaran Rp675,87 Miliar

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Antara/Andi Firdaus.

Harianjogja.com, JAKARTA—Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN), meminta tambahan anggaran Rp675,87 miliar pada 2024.

Usulan penambahan anggaran tersebut menurut dia dilakukan karena pagu anggaran 2024 yang telah ditetapkan dinilai tidak cukup untuk merealisasikan sejumlah target prioritas yang dibidik Kementerian ATR/BPN pada tahun ini.

"Terhadap ketersediaan pagu anggaran 2024, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan optimal menjaga target prioritas ATR/BPN. Namun alokasi anggaran tersedia tahun 2024 tidak cukup untuk mencapai target tersebut," kata AHY dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/3/2024).

Seiring dengan hal itu, AHY menyebut pihaknya telah mengajukan permohonan tersebut lewat koordinasi yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

AHY merinci, permohonan penambahan pagu anggaran tersebut akan dialokasikan untuk suksesi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp350 miliar yang bakal mencakup volume lahan seluas 717,02 hektare (Ha).

Kemudian, permohonan tambahan anggaran tersebut juga dilakukan untuk mengcover kebutuhan anggaran program dan kegiatan rencana detail dan tata ruang (RDTR) sebesar Rp100,4 miliar serta untuk penyiapan 104 kabupaten/kota Lengkap dan Transformasi Digital Rp225,46 miliar.

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menkeu agar Kementerian ATR/BPN mendapat penambahan anggaran sebesar Rp675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," katanya.

Untuk diketahui sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa total pagu anggaran Kementerian ATR/BPN sepanjang 2024 ditetapkan sebesar Rp7,58 triliun. Peincian pagu per programnya yakni sebesar Rp4,62 triliun untuk program dukungan manajemen, Rp2,85 triliun untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta sebesar Rp109,54 miliar. (Sumber: Bisnis.com)