Menteri PMK Tegaskan Pembagian Bansos Tidak Ada Kaitan dengan Pilpres

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pembagian bantuan sosial (bansos) secara rangkap tiga bulan, tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jadi, bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres atau apa itu," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/2/2024)

Menko PMK mengatakan pembagian secara kolektif tiga bulan telah dilakukan sejak dulu. Dengan demikian, anggapan pembagian bansos karena disinyalir ada kepentingan Pemilu 2024 tidak benar.

"Ya sejak dulu ada jenis-jenis bansos yang dibagi secara kolektif tiga bulan bersamaan begitu, termasuk Kartu Indonesia Pintar itu juga tiga bulanan," kata dia.

"Untuk kecamatan yang jauh yang penduduknya mencar-mencar, kan, ya cost-nya tinggi kalau PT Pos harus membagi setiap bulan. Maka tadi banyak yang usul supaya tiga bulan sekaligus saja," kata Muhadjir.

BACA JUGA: Yenny Wahid Singgung Bansos: Itu Bukan Hadiah Pejabat tapi Hak Rakyat

Ekonom dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengemukakan bahwa bantuan sosial (bansos) pada awal tahun dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah yang sedang menghadapi kenaikan harga bahan pangan akibat fenomena El Nino.

Ia menyampaikan bahwa pada awal tahun para petani juga mulai menanam karena wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan setelah menghadapi kekeringan akibat El Nino.

Pada masa tanam, ia melanjutkan, para petani kecil membutuhkan bantuan sosial tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan usaha pertanian.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara