Ledakan Pabrik Baja di Turkiye Tewaskan 16 Orang, 13 Luka
Ledakan pabrik baja HABAS di Izmir, Turkiye, menewaskan 16 orang dan melukai 13 lainnya. Penyebab kejadian masih diselidiki.
LPG 3 kg - dok/Solopos
Harianjogja.com, JAKARTA—Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menyebut bahwa pembelian elpiji (LPG) 3 kg dengan memakai KTP bertujuan agar subsidi yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Ketua V DPP Hiswana Migas Heddy S Hedian dalam keterangannya di Jakarta menjelaskan kebijakan pembelian LPG 3 kg bersubsidi dengan menunjukkan KTP merupakan program transformasi dalam penyaluran subsidi energi.
Tujuannya, agar subsidi LPG 3 kg yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
"Karena sudah jelas konsumennya berdasarkan data di KTP, masyarakat tetap tenang program ini tidak mempengaruhi stok LPG subsidi," ujarnya, Sabtu (13/1/2024)
BACA JUGA: Beli LPG 3 Kg Harus Mendaftar, Ini Alasan Pemerintah
Pemerintah membuat kebijakan baru terkait pembelian LPG 3 Kg bersubsidi, yaitu menunjukkan KTP untuk setiap kali membeli komoditas bahan bakar tersebut. Kebijakan itu sudah berlaku per 1 Januari 2024.
Heddy mengatakan saat ini setiap warga masih bisa menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, namun dengan syarat membawa KTP dan kartu keluarga (KK).
Data dalam kartu identitas tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi saat pembelian LPG bersubsidi.
"Setiap warga boleh mendaftarkan dengan membawa KTP dan KK di pangkalan untuk didaftarkan dalam aplikasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ledakan pabrik baja HABAS di Izmir, Turkiye, menewaskan 16 orang dan melukai 13 lainnya. Penyebab kejadian masih diselidiki.
Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 2026. Hoegeng, Ali Sadikin, dan Margono masuk dalam daftar.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan rencana pembangunan ulang Stadion Mandala Krida mulai 2028 dan mekanisme penetapan UMK DIY 2027.
Pembangunan jalan wisata Kepek-Ngobaran di Gunungkidul belum berlanjut pada 2026. Pemkab masih mengupayakan bantuan IJD dan DAK.
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
Sultan membantah punya hubungan dengan kelompok preman dan menegaskan Pemda DIY membuka ruang demokrasi bagi masyarakat.