Menhut Raja Juli Sebut Relokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak Lama, Bukan Ide Hashim
Rencana relokasi badak Jawa ke Alas Purwo ternyata dibahas sejak 1991. Menhut membantah gagasan tersebut berasal dari Hashim.
Bendera partai politik peserta pemilu - doc
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai politik (parpol) kini punya organisasi kemasyarakatan (ormas) masing-masing. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan perlu dibuat aturan yang memisahkan antara partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kini, setiap partai memiliki ormasnya masing-masing, yang (ormas itu seharusnya) akan ikut bubar jika partai tersebut dibubarkan oleh hukum," kata Jimly dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) yang digelar Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat malam (6/10/2023).
Menurut anggota DPD RI itu, saat ini ormas menjadi salah satu dari empat cabang baru kekuasaan selain negara, korporasi, dan media.
"Ada empat cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan mixed function [lembaga yang memiliki dua peran atau lebih]. Namun, kini ada empat cabang lain, yaitu negara, ormas, korporasi, dan media," jelasnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa totalitarianisme gaya baru akan muncul jika kepala negara dapat menguasai keempat cabang baru kekuasaan tersebut.
"Saya suka sikap ketua umum PBNU yang kini menjabat (Yahya Cholil Staquf), yang menjauhkan organisasinya dari partai politik apa pun," kata Jimly.
Selain itu, Jimly menyatakan perlu dirumuskan pula aturan yang melarang adanya rangkap jabatan dan konflik kepentingan, agar tidak ada friksi yang dapat merusak demokrasi di Indonesia. "Konflik kepentingan antara bisnis dan politik sekarang banyak terjadi di mana-mana," katanya.
BACA JUGA: Tim Bulu Tangkis Indonesia Gagal di Asian Games, Saatnya Bebenah
Oleh karena itu, dia menyarankan untuk kembali mempertimbangkan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 karena banyak aturan di dalamnya yang justru menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Banyak pasal yang membuat implementasi demokrasi di Indonesia menjadi kurang baik, misalnya DPD tidak diberikan kekuasaan [kewenangan membentuk undang-undang]," ujar Jimly.
Forum diskusi IYDF bertajuk Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth merupakan penutup dari rangkaian program IYDF yang pelaksanaannya juga didukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia.
IYDF diikuti oleh 20 pemuda dari seluruh penjuru Indonesia untuk berdialog dengan lembaga dan ormas di seluruh Indonesia dalam merumuskan pernyataan bersama yang berisi rekomendasi mereka untuk membuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rencana relokasi badak Jawa ke Alas Purwo ternyata dibahas sejak 1991. Menhut membantah gagasan tersebut berasal dari Hashim.
Laporan GASA 2026 mencatat 83% warga Indonesia berinteraksi dengan scam. Sebanyak 30% di antaranya kehilangan uang.
BPBD Kota Jogja memperbarui data keluarga rawan banjir di bantaran Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong untuk memperkuat evakuasi.
KKP menggandeng swasta merestorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Jawa, Lombok Timur, dan Sumatera untuk mengembangkan karbon biru.
Royal Enfield Guerrilla Apex 450 model 2026 meluncur di IMOS dengan harga Rp147,8 juta. Simak pembaruan fitur dan warna Hunter 350.
PSS Sleman memahami kekecewaan suporter setelah laga kontra Arema FC dan meminta aspirasi disampaikan tanpa tindakan kekerasan.