Anies Didesak Mendeklarasikan Cawapres, Ini Jawaban Partai Demokrat

Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Demokrat menanggapi terkait desakan pendeklarasian nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa nantinya pendeklarasian dijadwalkan pada last minute itu akan berdampak pada suara di Pilpres 2024.

Pemilihan bulan Juni ini dianggap ideal karena bulan ini mempunya jarak waktu delapan bulan dari proses pemilihan umum, sama seperti tahun 2019 lalu, saat Demokrat mengambil sikap pada bulan Agustus atau delapan bulan sebelum pemilihan.

“Jadi timeframenya sama, apalagi mas AHY sudah menjelaskan kita ini Indonesia capres cawapres Indonesia ini wilayahnya luas skali sehingga kalo hanya 2-3 bln ga akan cukup,” ujar Herzaky di DPP Demokrat, Rabu (7/6/2023).

BACA JUGA: Inspektorat DIY Mulai Menghitung Kerugian Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di 3 Lokasi Ini

Herzaky kemudian menyebut bahwa desakan terkait hal ini sebagai bentuk momentum konsolidasi dari koalisi ini menjadi penting.

“makanya kita ingin disegerakan tapi ingat disegerakan ini bukan bilang harus siapa capres dan cawapresnya ngga ada,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief ingin agar sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan segera diumumkan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

KPP sendiri terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka sudah sepakat mengusung Anies sebagai calon presiden (capres).

Artinya, kini KPP tinggal mencari cawapres untuk Anies. Belakangan, Anies dikabarkan sudah mengantongi satu nama cawapresnya.

Andi Arief pun mendesak agar paling lambat bulan ini nama cawapres Anies diumumkan ke publik. 

"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan demokrat akan mengevuasi," ungkap Andi Arief saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).

Dia menambahkan, dalam banyak survei elektabilitas Anies cenderung menurun. Menurutnya, alasan penurun itu karena lambannya deklarasi capres-cawapres dari KPP. (Sumber: Bisnis.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.