Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Polri Didesak Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia di Myanmar
Korban perdagangan orang dihadirkan saat rilis pengungkapan tindak pidana perdagangan orang di Jakarta, Selasa (9/4/2019)./Bisnis-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA–Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyerukan agar Polri membongkar sindikat perdagangan manusia yang menipu WNI dan mengirimnya ke Myanmar.
SBMI juga mendukung langkah Polri RI yang telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga sebagai perekrut 20 WNI yang belakangan menjadi korban perdagangan orang di Myanmar.
Bareskrim Polri menetapkan kedua tersangka berdasarkan pada gelar perkara tentang dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Selasa (9/5/2023).
Kedua pelaku dinilai perannya memenuhi unsur dugaan TPPO Pasal 4 Undang-Undang 21 Tahun 2007 dan Pasal 81 UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sebelumnya, keluarga korban dengan didampingi SBMI telah melaporkan perekrut ke Bareskrim Polri pada 2 Mei 2023. Penyidik Polri sendiri langsung memburu kedua pelaku perekrut dan menangkapnya di Apartemen Sayana, Bekasi, Jawa Barat.
Ketua Umum SBMI, Hariyanto menegaskan penetapan kedua tersangka pelaku perdagangan manusia di Myanmar ini merupakan langkah awal bagi Polri untuk membongkar jaringan sindikat TPPO ke Myanmar, bahkan mungkin ke negara-negara lain yang belum terendus.
Hariyanto menegaskan masih ada beberapa pelaku yang hingga saat ini masih belum ditangkap, Polri harus segera mengembangkan penyidikan untuk menangkap pelaku lainnya baik di dalam negeri dan di luar negeri.
“Polisi harus segera menangkap pelaku lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang ke Myanmar, agar proses membongkar sindikat TPPO ini tidak menjadi sia-sia”. tegas Hariyanto, Rabu (10/5).
BACA JUGA: Rumah Warga Lansia Dipakai untuk Prostitusi, Berkedok Warung, Tarif Rp70.000
Kemudian terhadap Undang-Undang yang dikenakan kepada tersangka, SBMI menekankan agar kepolisian untuk memfokuskan adanya TPPO dengan menerapkan UU No 21 tahun 2007 dan mengesampingkan pasal 81 UU. No 18 tahun 2017 tentang PPMI.
Dalam catatan SBMI, penyandingan kedua UU tersebut kerap melemahkan proses penegakan hukum bagi pelaku Perdagangan Orang.
Pasalnya, penyidik cenderung memilih membuktikan UU 18/2017 yang proses pembuktiannya jauh lebih mudah, hukuman lebih ringan sebab tidak ada ancaman hukuman minimal, dan ketiadaan kewajiban restitusi bagi Pelaku.
“Bila Polri yakin bahwa yang ditangkap ialah pelaku Perdagangan Orang, maka seharusnya cukup menjerat pelaku dengan UU 21/2007 tentang TPPO, tidak perlu disandingkan UU lainnya,”tegas Hariyanto.
Seperti diketahui, sebanyak 20 pekerja migran asal Indonesia diduga menjadi korban TPPO tingkat internasional. Mereka dipekerjakan secara ilegal dan disekap di perbatasan Thailand dan Myanmar.
Korban perdagangan manusia di Myanmar terjebak dalam jaringan sindikat penipuan melalui website atau aplikasi Crypto yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji senilai Rp10 juta di Thailand. Namun sesampainya di Thailand, mereka dikirim secara ilegal ke Myanmar dan dipekerjakan secara paksa serta diperlakukan tidak manusiawi. Saat ini 20 korban TPPO tersebut sudah berhasil diselamatkan pemerintah melalui tim khusus dari Kementerian Luar Negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Maya Herawati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
