MPR Gelar Rapat Gabungan, Bahas Pengganti Gibran Rakabuming Raka
MPR menggelar rapat gabungan untuk membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran.
Logo Muhammadiyah. /Ist
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengimbau agar publik tidak terpancing isu yang beredar terkait komentar viral pakar astronomi BRIN di media sosial mengenai perbedaan penetapan Lebaran 2023.
Dia menyayangkan hal itu dan segera melakukan pengecekan terhadap internal BRIN.
"Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN," kata Handoko dikutip dari Antara, Senin (24/4/2023).
Handoko menjelaskan jika penulis komentar itu dipastikan aparatur sipil negara BRIN, maka sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Baca juga: Viral, Peneliti BRIN Ancam Bunuh Muslim Muhammadiyah Gegara Tanggal Lebaran
Saat ini, tangkapan layar komentar pakar astronomi BRIN itu kian merebak setelah konten yang serupa juga diperbincangkan melalui platform media sosial Twitter. Bahkan, isu ini telah masuk tren di Indonesia.
Dalam komentar viral pada media sosial tersebut, AP Hasanuddin meluapkan kemarahannya kepada Muhammadiyah atas penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah pada 21 April 2023.
Dia menyebut organisasi masyarakat itu telah disusupi oleh Hizbut Tahrir dan mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.
Bahkan, Hasanuddin mengaku tidak takut bila komentarnya itu dilaporkan dan siap dipenjara terkait ancaman pasal pembunuhan.
"Saya capek lihat pergaduhan kalian," tulis Hasanuddin.
Melalui surat pernyataannya, AP Hasanuddin mengaku komentar itu dibuat secara sadar yang dilandasi rasa emosi dan ketidakbijaksaan saat melihat akun media sosial atasannya yang diserang oleh sebagian besar warga Muhammadiyah yang tidak terima atas unggahan pada akun tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
MPR menggelar rapat gabungan untuk membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran.
KSPI meminta kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5%-9,5%. Said Iqbal berharap indeks tertentu dalam formula upah minimum menggunakan angka 0,9.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemitraan ASEAN-Australia untuk memperkuat stabilitas kawasan, ekonomi, ketahanan pangan, dan energi.
Praktisi pasar modal UMY mengingatkan mahasiswa mengenali prinsip Legal dan Logis (2L) agar terhindar dari investasi bodong.
Pemkab Gunungkidul menggelar pasar murah di 10 lokasi pada November 2026 untuk menekan inflasi yang mencapai 3,12% pada Oktober.
Pemkab Klaten menggelar Larwasda 2026. Linda Benny menyampaikan lima arahan untuk memperkuat pengawasan dan integritas pemerintahan.