Ekonom: Butuh Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen untuk Capai Kesejahteraan

Harianjogja.com, JOGJA—Ekonom Hendri Saparini mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong lambat dibandingkan negara maju lainnya. Selama berpuluh tahun pertumbuhan ekonomi hanya mencapai rata-rata di angka 5%. Pemerintah perlu melakukan terobosan untuk mencapai lompatan angka pertumbuhan ekonomi agar semakin banyak yang dapat dibagi ke masyarakat.

Pendiri CORE Indonesia ini mengatakan mestinya Indonesia bisa masuk dan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain. Namun sayangnya medio 1998 hingga 2022 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5%.

BACA JUGA : Pertumbuhan Ekonomi DIY Diprediksi Terus Tumbuh 

“Mestinya bisa masuk lebih cepat, pertumbuhan kita medioker hanya 5 persen, kalau ikuti negara lain grafik pasti beda, kita kehilangan dari 1998 sampai 2022 berapa puluh tahun, kita tumbuh hanya 5 persen saja, jauh di bawah potensi kita. Negara bonus demografi lain, bisa tumbuh di atas 7 persen, China 7 persen, Korea juga demikian,” katanya dalam diskusi Ekonomi Konstitusional untuk Mewujudkan Indonesia Berkemajuan yang dipantau lewat Youtube UAD, Minggu (26/12/2022).

Ia menegaskan lompatan pertumbuhan ekonomi harus dapat diraih untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pertumbuhan hanya 5% maka sangat kecil yang dapat dibagi untuk masyarakat. Hendri Saparini membandingkan dengan Vietnam, di mana medio 1970-an mereka masih berperang dan Indonesia sudah mulai membangun, namun saat ini pertumbuhannya cukup bagus dengan pendapatan per kapita 3.600 Dolar AS.

“Masalahnya harus menuju pembangunan ekonomi dengan pettumbuhan ekonomi tinggi, inklusif. Apakah akan mencapai pendapatan per kapita 2020 harus 4.500 Dolar AS, sekarang 2022 turun lagi di bawah 4.000. Kita punya PR besar menuju emas 2045 dengan pendapatan per kapita seperti yang disampaikan Presiden,” katanya.

BACA JUGA : Percepat Pertumbuhan Ekonomi Warga Sleman lewat KSCT

Ia mengatakan beberapa negara besar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi karena mereka memang ekonomi konstitusi. Dengan demikian kesenjangan social antar masyarakat dapat diminimalisasi. “Tetapi di Indonesia kesenjangan itu masih ada. Masyarakat ada sekali makan bisa Rp2 juta tetapi ada yang bahkan melihat uang Rp2 juta dalam sebulan tidak bisa, ini kan kesenjangan, ini PR berat,” ucapnya.

Dosen UAD Dini Yuniarti menilai masyarakat akan mendapatkan dampak yang besar ketika ekonomi konstitusi tersebut belum dijalankan. Padahal sebenarnya ekonomi konstitusi merupakan hal yang paling mendasar dianut suatu negara dalam sebuah sistem ekonomi yang dirumuskan berdasarkan konstitusinya. Oleh karena maka sudah seharusnya ekonomi konstitusi ini dijalankan dengan baik.

“Kesejahteraan ini sangat berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat di mana masih banyak ditemukan persoalan kendala akses kesehatan dan lain di tengah masyarakat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.