BKPM Ungkap Penyebab Lelang Sistem OSS Rp26,46 Miliar Gagal
BKPM mengungkap lelang pengembangan sistem OSS senilai Rp26,46 miliar gagal karena tidak ada penyedia yang sanggup menyelesaikan proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022)./Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA – Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang akhir-akhir ini banyak menjatuhkan sanksi kepada kadernya untuk menarik perhatian publik yang terpusat ke Anies Baswedan.
Sebagai informasi, Senin (24/10/2022) PDIP menjatuhkan sanksi lisan ke Ganjar Pranowo karena nyatakan siap jadi calon presiden (capres).
Pada Rabu (26/10/2022) PDIP juga memberi sanksi keras ke Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy karena nyatakan dukung Ganjar jadi capres. Bahkan, PDIP mengaku mengeluarkan sudah sanksi keras para kader yang tergabung dalam Dewan Kolonel.
“PDIP ingin menarik perhatian publik sekaligus mengecek ombak atas keputusan itu. Keputusan ini tentu menjadi perbincangan banyak pihak dengan banyak wacana yang berkembang. Hal ini akan menarik perhatian publik yang kemarin sempat terpusat ke Anies, kemudian bergeser kepada PDIP dan Ganjar,” jelas Aisah kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Rabu (26/10/2022).
Dia menjelaskan, akibat Ganjar dikenai sanksi, di publik berkembang citra bahwa Ganjar merupakan kader setia, publik semakin simpati terhadap Ganjar, PDIP punya posisi yang kuat atas Ganjar, dan wacana lainnya.
Berbagai wacana tersebut, Aisah berpendapat, akan menguntungkan PDIP terutama jika akhirnya partai berlambang benteng bermoncong putih itu memilih Ganjar sebagai capres usungannya di Pilpres 2024.
Selain itu, pemberian sanksi ke kader-kadernya juga menunjukkan bahwa PDIP memiliki fungsi dan sistem kepartaian yang berjalan.
“Sanksi ini bisa jadi dianggap perlu untuk meneguhkan kebijakan partai tersebut, tidak hanya kepada internal partai tetapi juga publik. Partai sebagai organisasi dalam hal ini punya kontrol terhadap kadernya,” jelas Aisah.
BACA JUGA: Mahasiswa di Jogja Banyak yang Stres, Ini Penyebabnya
Tak sampai situ, pemberian sanksi, terutama ke Ganjar juga menunjukkan bahwa Ganjar masih tegak lurus ke PDIP. Dengan begitu, lobi-lobi politik parpol ke Ganjar terkait Pilpres akan terpengaruh, begitu juga lobi PDIP ke parpol lain.
“Pada tahap ini, situasi politik akan diuji, yakni bagaimana bandul akan mengayun, termasuk apakah Ganjar menguat posisinya sebagai calon dalam lobi-lobi politik itu atau tidak,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
BKPM mengungkap lelang pengembangan sistem OSS senilai Rp26,46 miliar gagal karena tidak ada penyedia yang sanggup menyelesaikan proyek.
Jadwal SIM Keliling Jogja Agustus 2026 lengkap dengan lokasi, syarat, biaya perpanjangan SIM, dan layanan Drive Thru MPP Kota Jogja.
Cakupan UHC Bantul turun tipis menjadi 98,67 persen pada Juli 2026. Dinkes memastikan angka tersebut masih di atas target minimal 98 persen dengan dukungan angg
Belanja pegawai Pemkot Jogja masih 35,7 persen dari APBD 2026. BPKAD menekan anggaran melalui pembatasan rekrutmen ASN dan memanfaatkan tingginya angka pensiun
Warga Kalidadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul harus menyedot air dari Sendang Wonosari saat kemarau. Sumur mengering dan jaringan air bersih belum menjangkau.
Pemkab Bantul menyiapkan strategi memenuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027 dengan meningkatkan PAD, menerapkan zero minus growth ASN, dan mem