OTT Imigrasi 17 Orang Ditangkap, Eks Plt Dirjen hingga Kakanwil Jabar
KPK menangkap 17 orang dalam OTT di lingkungan Imigrasi. Eks Plt Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Jabar turut diamankan.
48 Penjabat Kepala Daerah Dipanggil Jokowi Hari Ini, Ada Apa?
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Pekan Milenial Naik Kelas 2022 yang diselenggarakan Bisnis Indonesia Group secara hibrida di Hotel Aryaduta, Jakarta (5/4/2022)./JIBI-Bisnis.com
Harianjogja.com, JAKARTA-Presiden Joko Widodo memanggil penjabat (Pj) kepala daerah untuk hadir ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/6/2022) untuk diberi pengarahan kepada Pj kepala daerah yang sudah dilantik.
"Ya [dipanggil] sebagai pj saja, 48 orang," kata sumber dari Istana kepada wartawan, Selasa.
Sumber juga menjelaskan kalau Jokowi akan memberikan arahan terkait kedisiplinan administrasi negara, integritas kepemimpinan wilayah serta perencanaan program.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah kursi para kepala daerah mulai ditinggalkan oleh pejabat definitifnya menjelang pergantian jabatan pada tahun 2024. Untuk sementara, kursi-kursi tersebut diisi oleh penjabat (pj).
Sebanyak 272 kepala daerah diketahui akan meninggalkan kursi karena sudah habis masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Rincian dari jumlah tersebut yaitu 24 gubernur, dan 248 sisanya merupakan bupati/wali kota.
Baca juga: Tiket Candi Borobudur Mahal, Pengamat: Jogja Siap-Siap Sambut Luberan Wisatawan
Dari jumlah 272 tersebut, sebanyak 101 kepala daerah akan lengser di tahun 2022, dan sisanya akan meninggalkan kursi kepemimpinan pada tahun 2023.
Tahun 2024 menjadi tahun digelarnya pemilihan kepala daerah (pilkada), oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan kursi saat ini, ditunjuklah penjabat (pj) gubernur ataupun bupati atau wali kota untuk mengisi kekosongan.
Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pilkada, menyebutkan bahwa kekosongan jabatan gubernur akan diisi oleh penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sampai dengan dilantiknya gubernur definitif.
Tidak jauh berbeda dengan gubernur, kekosongan jabatan pada tingkat bupati/wali kota sendiri akan diisi oleh para penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, hingga pelantikan bupati dan wali kota digelar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Share
Bernadheta Dian Saraswati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
