Airlangga Diminta Fokus Jadi Menteri, DPP Golkar: Biar Kami Kerja untuk Capres 2024

Harianjogja.com, JOGJA--Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyatakan Airlangga tetap akan fokus menjalankan tanggungjawabnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meski ia dicalonkan sebagai Capres dalam Pemilu 2024.

Golkar bertekad melakukan sosialisasi pencapresan tersebut tanpa harus menganggu kinerja Airlangga di pemerintahan.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan saat ini Airlangga fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanggulangam Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Menurutnya Golkar mengikhlaskan Airlangga untuk menunaikan tugasnya sebagai Menteri sekaligus ketua penanganan pemulihan ekonomi nasional. Karena hal itu lebih penting untuk demi kepentingan bangsa dan negara dalam membantu menangani dampak Covid-19 terutama dari sektor ekonomi.

"Kami berharap Pak Airlangga fokus pada tanggungjawabnya, biarkanlah soal sosialisasi pencapresan karena memang ini partai yang memutuskan, partai yang minta agar Pak Airlangga jadi Capres. Jadi biarkan partai yang bekerja untuk itu [sosialisasi pencapresan]," kata Doli di sela-sela acara Konsolidasi Partai Golkar di salah satu hotel Jalan Adisucipto Kota Jogja, Kamis (30/12/2021).

Sehingga Airlangga tidak perlu harus keluar dari kabinet agar tetap fokus  pada tanggungjawabnya. Jika nanti mampu menyelesaikan berbagai tanggungjawab mampu membawa Indonesia keluar dari dampak pandemi, maka rakyat yang akan merasakan. Harapannya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Airlangga.

BACA JUGA: Perangi Klithih, Polisi Gelar Patroli Besar-besaran di Jogja

"Me depan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pak Airlangga, agar bisa berkontribusi lebih jauh ke depan, lebih besar sebagai presiden," ujarnya.

Doli enggan adanya berbagai isu miring tentang Airlangga. Menurutnya saat ini Golkar sedang fokus untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjadi Airlangga sebagai Presiden di 2024 mendatang. Hingga saat ini Golkar tidak mempermasalahkan ketentuan presidential threshold 20 persen.

"Kami juga sedang menyiapkan strategi terkait presidential threshold 20 persen, karena itu amanat Undang-Undang, selama belum diubah ya kami sepakat dan harus menjalankan amanat presidential threshold. Karena kami partai yang menjunjung tinggi negara hukum," ucapnya. (Sunartono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.