Pemerintah Salurkan Rp20,5 Triliun ke 497 Pemda, Bukan Lunasi DBH
Pemerintah menyalurkan bantuan Rp20,5 triliun kepada 497 pemda untuk menutup kekurangan anggaran gaji ASN dan PPPK, bukan melunasi DBH.
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati Target Pembangunan 2022 pada Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (28/9/2021).
Anggota Banggar DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menjabarkan bahwa Sasaran Pembangunan 2022 menjadi salah satu bahasan dari Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Desifit, dan Pembiayaan. Panitia tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah dan BI, anggota Banggar, dan Koordinator Pimpinan Banggar serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
"Panja telah melakukan pembahasan mulai tanggal 8, 9, dan 13 September 2021," jelas Bobby yang merupakan anggota Panja dan dari Fraksi Partai Golkar, Selasa (28/9/2021).
Adapun, Sasaran Pembangunan yang disepakati oleh DPR dan pemerintah adalah:
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
TPT pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2022 adalah 5,5 persen-6,3 persen, dan disepakati 5,5 persen-6,3 persen.
2. Tingkat kemiskinan
Tingkat kemiskinan pada RKP 2022 ditetapkan 8,5 persen-9,0 persen, dan disepakati 8,5 persen-9,0 persen.
3. Gini Rasio
Indeks Gini Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada RKP 2022 ditetapkan 0,376-0,378, dan disepakatai 0,376-0,378.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM pada RKP 2022 ditetapkan 73,41-73,46, dan disepakati 73,41-73,46.
5. Nilai Tukar Petani (NTP)
NTP pada RKP 2022 ditetapkan 103-105, dan disepakati 103-105
6. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
NTN pada RKP 2022 ditetapkan 104-106, dan disepakati 104-106.
Adapun, pembahasan Target Pembangunan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RUU APBN TA 2022. Sebelumnya, Panja dibentuk sesuai keputusan Raker Banggar DPR RI dengan pemerintah yanv diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur BI dalam Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2022 pada 25 Agustus 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah menyalurkan bantuan Rp20,5 triliun kepada 497 pemda untuk menutup kekurangan anggaran gaji ASN dan PPPK, bukan melunasi DBH.
Kemenkes menyebut 3 juta warga terpapar asap karhutla. Masyarakat diminta memakai masker dan rutin memantau kualitas udara.
Kontroversi Ha Young menyeret The Long Shot Trial. Lebih dari 90% syuting rampung, tetapi SBS belum menentukan nasib drama.
kebakaran Desa Adat Sade menjadi refleksi NTB untuk memperkuat mitigasi bencana dan membangun destinasi wisata berkelanjutan.
BPKN menyoroti hak konsumen penerbangan yang terdampak karhutla, mulai dari pembatalan, perubahan jadwal hingga mekanisme refund.
Klaten International Motocross 2026 diikuti 125 rider nasional dan internasional sekaligus mendorong sport tourism serta ekonomi lokal.