Kementerian PU Percepat Pemulihan Gempa Flores, Ini Progresnya
Kementerian PU mempercepat pemulihan dampak gempa Flores NTT di tujuh kabupaten, mulai dari jalan nasional hingga fasilitas kesehatan.
Petugas menghentikan acara wayangan dan mengangkuti gamelan dari area pekarangan rumah anggota DPRD di Desa Kedungangkring, Tulungagung, Sabtu (20/8/2021)./Antara-Satgas Covid-19 Tulungagung
Harianjogja.com, TULUNGAGUNG - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur membubarkan wayangan atau wayang kulit yang digelar anggota DPRD setempat karena dinilai melanggar kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 4.
"Ya tadi malam kami bubarkan begitu mendapat pengaduan masyarakat," kata salah satu anggota Penegakan Hukum Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Tulungagung Artista Nindya Putra di Tulungagung, Minggu (22/8/2021).
Wayangan yang memicu kerumunan itu digelar di rumah Basroni, anggota DPRD Tulungagung yang berlokasi di Desa Kedungangkring, Kecamatan Gondang.
Petugas gabungan yang terdiri dari unsur Satpol PP, polisi dan TNI masuk arena pertunjukan pada tengah malam dan langsung meminta kegiatan wayangan dibubarkan.
Menyadari kegiatan wayangan dalam rangka ritual suroan dihentikan paksa, Basroni hanya bisa pasrah saat petugas meminta acara dihentikan.
Bahkan, ia tidak bisa menolak saat tim gabungan kemudian mengangkut semua perangkat gamelan ke kantor kecamatan demi memastikan pertunjukan wayangan tidak berlanjut.
"Dari Satgas Kecamatan, Tiga Pilar sudah ditindaklanjuti dan tuan rumah juga kooperatif,” tuturnya.
Pertunjukan hiburan wayangan itu dipastikan tidak mengantongi izin dari Satgas Covid-19 maupun perangkat desa dan kecamatan.
Di hadapan petugas, Basroni mengaku menggelar acara wayangan sebagai kegiatan rutin tahunan dalam rangka memperingati bulan Suro dalam penanggalan Jawa.
Menurut Artista atau yang akrab disapa Genot ini, anggota dewan itu sebenarnya tahu jika kegiatan Wayangan ini dilarang saat PPKM level 4.
Pelaksanaan kegiatan atau pertunjukan wayangan dinilai sebagai tindakan nekat dan membahayakan kepentingan publik karena berisiko menjadi titik sebaran penularan baru Covid-19.
"Untuk sanksi kami serahkan ke Satgas Kecamatan dan DPRD," katanya.
Dikonfirmasi, Kepala Desa Kedung Cangkring, Suyadi mengatakan jika kegiatan itu tak mengantongi izin, baik dari desa maupun kecamatan. Pembubaran itu dilakukan sekitar pukul 21.30 WIB, sesaat setelah penyerahan gunungan.
“Dalang baru menerima gunungan, terus mulai pertunjukan langsung Satgas datang,” terangnya.
Dirinya juga mengakui jika penyelenggara wayang kulit itu adalah anggota DPRD Tulungagung, Basroni. Sedang dalangnya adalah Eko Prisdianto, mantan Kepala Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu.
Lantaran tak mengantongi izin, pertunjukan itupun akhirnya dilaporkan oleh warga.
“Saya juga tidak tahu siapa yang melaporkan, yang pasti tak mengantongi izin,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kementerian PU mempercepat pemulihan dampak gempa Flores NTT di tujuh kabupaten, mulai dari jalan nasional hingga fasilitas kesehatan.
Gempa M5,8 mengguncang Ruteng, NTT, Rabu (18/11/2026). BMKG mencatat sejumlah gempa susulan dan getaran di dua kabupaten.
Trump memaparkan agenda AS di KTT ASEAN-AS, mulai perdagangan, investasi, energi, AI, mineral kritis hingga kerja sama pertahanan Indonesia.
OJK mengingatkan masyarakat terhadap love scam dan lowongan kerja palsu. IASC mencatat 737.686 laporan penipuan hingga Oktober 2026
Menyambut Tahun Baru 2027, Novotel Suites Yogyakarta Malioboro menghadirkan pengalaman perayaan berbeda melalui acara bertajuk “Speakeasy Night”
Warga Kotagede menyulap lahan terbengkalai menjadi kebun produktif Melati Green dengan tanaman pangan, buah, herbal, dan pupuk organik.