Kasus Fraud Digital Melonjak, AI Jadi Andalan Industri Keuangan
Kasus fraud digital meningkat seiring lonjakan transaksi. Industri keuangan mengandalkan AI untuk mendeteksi penipuan lebih cepat dan akurat.
Logo Pelni
Harianjogja.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni sedang diterpa masalah yakni adanya kabar pemecatan pejabat perseroan akibat acara Kajian Ramadan.
Pihak Pelni membantah kabar adanya Kasus itu sempat mengemuka karena cuitan dari akun twitter Komisaris Pelni Kristia Budiyarto yang dikenal dengan sapaan Kang Dede.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taufik menyampaikan permohonan maaf terkait kabar tersebut. Ia memastikan persoalan tersebut hanya terkait dengan kelalaian perizinan saja. Kegiatan Ramadan juga akan tetap berlangsung.
"Kami secara korporasi meminta maaf dengan keadaan yang ada, kejadian yang kemarin, kami klarifikasi bahwa terkait isu tentang pencopotan itu memang tidak ada," ujarnya, Rabu (14/4/2021).
Kegiatan Ramadan pun dipastikan Opik tetap berlangsung.
Opik menegaskan sudah mendapatkan penceramah-penceramah sesuai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan tersebut tetap berjalan secara daring, setiap hari Senin setelah zuhur.
Perseroan, lanjutnya, sudah mengundang manajemen dan pengurus yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya pengurus sudah melakukan klarifikasi.
"Kami sudah melakukan pemeriksaan dan hanya ada kelalaian perizinan saja. Jadi kami secara manajemen sudah melakukan peneguran kepada panitia dan tidak ada pencopotan sama sekali, jadi secara operasional kegiatan perusahaan tetap berjalan," imbuhnya.
Klarifikasi tersebut dibuat menyusul informasi terdapat dua petinggi Pelni yang dinonaktifkan akibat permasalahan administrasi.
Kabar PT Pelni (persero) mencopot pejabat yang menyelenggarakan kajian Ramadan secara daring (online) yang mengatasnamakan perusahaan tanpa izin direksi terlontar lewat cuitan Komisaris Independen Pelni Dede Budhyarto.
Kang Dede mengatakan pencopotan itu dilakukan sebagai pelajaran kepada seluruh BUMN agar tidak segan memecat pegawai yang terlibat radikalisme.
"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," ujarnya lewat akun Twitter @kangdede78 pada Kamis (8/4/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Kasus fraud digital meningkat seiring lonjakan transaksi. Industri keuangan mengandalkan AI untuk mendeteksi penipuan lebih cepat dan akurat.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di Thailand memantau cuaca dan kondisi jalan untuk mengantisipasi banjir hingga 7 Oktober 2026.
Hashim mundur dari WIFI. Pengamat menilai Internet Rakyat dan pemanfaatan spektrum 1,4 GHz tetap berjalan sesuai komitmen perusahaan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.