Sudah 8,62 Juta Orang Indonesia Terima Vaksin Dosis Pertama

Harianjogja.com, JAKARTA — Sampai dengan Minggu (4/4/2021), pukul 12.00 WIB, jumlah penerima vaksin dosis pertama di Indonesia sudah mencapai 8,62 juta orang, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19.

Perinciannya, untuk tenaga kesehatan yang divaksinasi untuk dosis pertama sudah mencapai 98,17 persen. Sementara penerima dosis kedua sudah 88,07 persen.

Sampai dengan hari ini, tenaga kesehatan penerima vaksin dosis pertama totalnya mencapai 1.441.492 orang dari target 1.468.764 orang untuk tenaga kesehatan. Sementara itu, yang divaksin dosis kedua totalnya sudah mencapai 1.293.492 orang.

Baca juga: Sudah Punya 28 Juta, Indonesia Akan Dapat Tambahan 10 Juta Dosis Sinovac

Selanjutnya, untuk petugas pelayanan publik, pemerintah baru menyuntikkan ke 31,50 persen dari target sebanyak 17.327.169 orang, yakni ke 5.458.712 orang. Adapun, yang sudah divaksin dosis kedua jumlahnya sudah mencapai 2.457.850 orang atau 14,18 persen.

Kemudian, untuk lansia dengan total target 21.553.118 orang, sampai dengan Minggu sudah mencapai 1.720.356 orang atau 7,98 persen dari target yang disuntikkan dosis pertama dan 261.293 orang atau 1,21 persen sudah dapat dosis kedua.

Secara keseluruhan, target pemerintah adalah melakukan vaksinasi kepada 70 persen penduduk atau 181.554.465 orang. Sementara target untuk vaksinasi tahap awal untuk tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia jumlahnya 40.349.051

Baca juga: Wapres Ingatkan Para Dai Tidak Ikut dalam Arus Berpikir Sempit

Saat ini total yang divaksinasi dosis pertama sudah mencapai 8.620.973 orang atau 21,37 persen dari target vaksinasi tahap awal. Kemudian 4.012.635 orang atau 9,94 persen sudah mendapat vaksinasi dosis kedua.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa bagi siapapun penerima vaksin yang mengalami efek samping atau rasa sakit yang tidak wajar setelah melakukan vaksinasi, harap segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat.

Wiku menegaskan  bahwa peran serta aktif masyarakat dapat menjadi sumbangsih masyarakat dalam menyukseskan pemantauan KIPI yang dilakukan pemerintah pusat, baik Komisi Nasional KIPI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

“Bagi masyarakat yang sudah divaksinasi, pemerintah menganjurkan agar tidak mengunggah data sertifikat bukti telah divaksin ke media sosial. Termasuk juga tidak dianjurkan untuk membagikan data sertifikat bukti tersebut kepada pihak lain,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Pasalnya, di dalam sertifikat bukti tersebut terdapat data pribadi dalam bentuk QR code yang dapat dipindai.

“Maka, gunakan sertifikat tersebut sesuai kebutuhannya, karena tersebarnya data pribadi dapat membawa risiko bagi kita," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com